Dirkrimsus Polda Sulsel Wacakan Hadirkan Aplikasi Pengaduan Tipikor

Baaca.id, MAKASSAR – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri rupanya ingin memanfaatkan teknologi. Termasuk dalam upaya pengawasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Tampaknya, Widoni ingin menghadirkan aplikasi pengaduan tipikor. Aplikasi itu juga berkenaan optimalisasi pengawasan tipikor melalui kebijakan dan sistem terintegrasi menuju Sulsel bebas korupsi

Wacana menghadirkan aplikasi pengaduan tipikor itu ia sampaikan di acara Coffee Morning yang juga membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel untuk pelaksanaan APBD Sulsel yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/9/2021).

Di acara yang dipimpin Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman itu, ia menjelaskan, Dirkrimsus Polda Sulsel akan melakukan kolaborasi kebijakan dan pengawasan dugaan adanya tipikor dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Sulsel, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.

“Kebijakan tersebut juga akan didukung pemanfaatan teknologi informatika yang akan menjadi support system dalam optimalisasi pencegahan tipikor di Sulsel. Secara internal, akan dibuat sistem aplikasi yang mengintegrasikan data antara Ditreskrimsus Polda Sulsel, APIP Sulsel, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel,” jelasnya.

Lanjut dipaparkan, optimalisasi pengawasan tipikor dilakukan dengan membuat kebijakan pendukung yang mengikat dan kolaboratif yang didukung kemampuan dalam digital leadership yang tepat sesuai era revolusi industri 4.0 saat ini. Juga membangun sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi.

“Dengan kebijakan ini, maka upaya pengawasan tipikor akan dapat berjalan dengan optimal menuju Provinsi Sulawesi Selatan bebas korupsi,” papar Widoni.

Wacana menghadirkan aplikasi pengaduan tipikor itu juga direspons Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Program tersebut dinilai sangat baik dalam upaya melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.

Kelak, aplikasi tersebut juga dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga dianggap sebagai langkah yang tepat bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah melalui APIP berkolaborasi melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Menurut Andi Sudirman, dugaan penyalahgunaan kebijakan dan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara bisa dicegah dan lebih terawasi dengan adanya aplikasi pengaduan tipikor nanti.

“Itu terkait dengan sinergitas antara APH dan APIP dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat yang bisa diakses sampai desa. Kayak (Aplikasi) Lapor, Spam, begitu. Ini nanti dari APH, APIP membentuk sistem lapor yang mengendepankan preventif,” ucap Andi Sudirman. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button