Anggota DPR RI Syaiful Huda Sebut Tulisan Rasis Rektor ITK Bisa Masuk Jalur Hukum

BAACA.ID – Anggota DPR RI Syaiful Huda mengatakan tulisan Rektor ITK atau Institut Teknologi Kalimantan Budi Santosa Purwokartiko yang diduga bermuaatan rasis bisa ditempuh lewat jalur hukum. Hal ini bila banyak pihak yang tidak setuju dengan tulisan itu dan tidak ada respons sepadan dari Budi Santosa Purwokartiko sebagai yang bersangkutan.

“Saya kira ditempuh jalur hukum saja atau polisi langsung investigasi terkait dengan ini,” katanya.

“Memitigasi dan investigasi persoalannya seperti apa karena ujaran kebencian ini sudah ada di teks terbuka, sudah ada di ruang publik. Artinya semua ruang yang sifatnya berdimensi hukum saya kira tidak ada masalah untuk ditempuh, kita lihat perkembangannya gimana,” tambahnya.

Ia pun meminta agar Budi Santosa mengklarifikasi tulisannya di media sosial. Lalu meminta maaf kepada publik supaya polemik tulisannya menjadi lebih reda.

“Saya kira dua hal yang kita tunggu dari peristiwa ini, pertama saya berharap pak rektornya untuk merespons terkait dengan ini, dan mintalah maaf kepada publik,” jelasnya.

Ia mengaku sangat menyayangkan tulisan dari Budi Santoso ini karena Budi adalah seorang profesor atau akademisi. Hal ini karena apa yang dilakukan Budi Santoso hanya menambah tidak produktifnya di ruang publik.

“Ini malah berkontribusi, seolah-olah ini dunia kampus akademisi berkontribusi menambah tidak produktifnya di ruang publik karena ujaran-ujaran kebencian yang semacam itu,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bakal memeriksa Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko. Hal ini terkait tulisannya di media sosial yang jadi polemik karena dinilai bermuatan SARA atau rasis.

Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam mengatakan sangat menyayangkan kalau seorang dosen melakukan ujaran yang bernuansa SARA di media sosial.

Utamanya karena penulis adallah seorang reviewer yang terikat dengan kode etik. Sehingga kalau penulis mengakui tulisan tersebut maka dianggap melanggar norma sebagai akademisi dan reviewer Dikti/LPDP

“Sebagai reviewer akan dilakukan evaluasi, kalau betul melanggar kode etik tentu akan menerima sanksi dan tidak lagi diberi kepercayaan untuk mereview,” kata Nizam dilansir dari Suara.com.

Ia menjelaskan kampus harus menjadi tempat para intelektual yang mencerahkan dan menyejukkan bagi masyarakat. Serta sebagi wadah mengembangkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang inklusif tidak diskriminatif, sesuai dengan semangat Pancasila.

“Demikian pula sebagai akademisi. Semua tentu ada prosesnya. Karena yang bersangkutan adalah dosen, maka yang pertama harus dilakukan adalah perguruan tinggi yang bersangkutan harus membentuk tim etik/dewan kehormatan untuk memeriksa kasusnya,” katanya.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button