Wujudkan Pemerintahan yang Bersih, Danny Minta Pengawalan KPK

Baaca.id, MAKASSAR — Di awal kepemimpinannya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi berharap keterlibatan KPK RI. Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.

Saat beraudiens dengan Korsupgah KPK Wilayah IV di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Rabu (17/3/2021), wali kota yang juga akrab disapa Danny Pomanto itu menyampaikan permintaan kepada pihak KPK agar lebih intens mengawal dan mewujudkan pelayanan publik bersih.

“Saya berharap, saya bersama Ibu Fatma akan memimpin Kota Makassar, dan kami mau mengakhiri tugas kami dengan selamat sekaligus memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan yang berjalan,” ujarnya.

Dalam visi misi Danny-Fatma, khususnya menyangkut reformasi birokrasi terpampang jelas bahwa kepemimpinan mereka akan menuju pelayan publik bersih dari indikasi korupsi.

“Dulu waktu lima tahun lalu bebas korupsi, tapi yang membedakan periode kedua bebas indikasi korupsi. Dasarnya, indikasi itu mengandung praduga. Saya mau kata-kata praduga itu tidak muncul. Tetapi berdasarkan ukuran SOP yang jelas. Contoh, bagi seluruh pimpinan OPD yang layak melaporkan LHKPN itu wajib,” ucapnya.

Yang membedakan dengan periode sebelumnya, bersih dari indikasi korupsi. “Pertemuan hari ini dengan KPK beda dengan sebelumnya. Hari ini pakai kata indikasi. Karena memang dalam kepemimpinan saya kita harus transparan jadi dari indikasi pun kita harus hindari,” jelasnya.

Ketua Korsupgah KPK Wilayah IV Sulsel, Niken Ariati mendukung penuh langkah Danny mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.

“Ini kan pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,” sebutnya.

Konsen Niken saat ini ada pada bukti keluaran sertifikat pada aset pemkot. Karenanya, Ia berharap tahun 2021 sertifikat setiap aset harus ada.

“Karena tahun lalu tak ada satu pun sertfikat aset pemkot yang keluar, satu pun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” pungkas Niken. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button