Banyak Pelaku UMKM Abaikan Aturan UU, Teten Ingatkan Dinas Terkait Giatkan Pendampingan

Baaca.id, JAKARTA – Sejalan upaya mengembangkan usahanya, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semestinya juga memahami dan mematuhi perundang-undangan yang berkaitan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengungkapkan, tidak sedikit dari para pelaku UMKM yang merencanakan bisnis tanpa aturan undang-undang (UU).

Karenanya, ia meminta dinas yang membidangi koperasi dan UKM di setiap provinsi maupun kabupaten/kota terus melakukan pendampingan ketika terdapat pelaku UMKM yang ingin mendirikan pabrik kecil atau rumah produksi agar membangun sesuai syarat UU.

Permintaan itu juga sebagai langkah menindaklanjuti informasi pelaku usaha penjual makanan beku (frozen food) yang viral belum lama ini.

Dikabarkan, pelaku usaha tersebut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena memiliki permasalahan hukum terkait izin edar.

Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah bersepakat dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bahwa terdapat olahan pangan yang tak perlu izin edar BPOM.

Yaitu pangan yang punya masa simpan atau kadaluawarsa kurang dari tujuh hari, lalu digunakan sebagai bahan baku pangan dan tak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

Kemudian, dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, serta pangan olahan siap saji. Antara lain, mi ayam siap saji, dimsum, dan siomay.

“Kami udah bikin MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman) dengan BPOM supaya ada persyaratan yang berbeda antara industri besar dan UMKM. Kalau disamaratakan, jelas UMKM sulit memenuhi persyaratan itu,” beber Teten dikutip dari Antara, Selasa (26/10/2021).

“Kita hanya ingin UMKM untuk supaya pulih di tengah pandemi (COVID-19), ini yang kita bicarakan dengan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Itu yang saya pikir kita fasilitasi,” imbuh dia.

Dijelaskan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan izin ke BPOM. Seperti standar produksi, cara produksi, dan pengemasan produk.

Mengenai sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), kata dia, biasanya banyak dimanfaatkan oleh UMKM yang memproduksi skala kecil dan beredar secara terbatas. “PIRT lebih ringan dan skala daerah,” ungkapnya. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button