Ramai Usul Soal Penanganan Korupsi: Dibawah 50 Juta Tak Perlu Diproses Hingga Hukuman Mati Bila Diatas 100 Miliar

BAACA.ID, JAKARTA – Akhir-akhir ini isu penanganan korupsi semakin banyak dibahas dikalangan publik. Ini sebabkan adanya beberapa wacana untuk menangani kasus korupsi tersebut.

Wacana pertama datang dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengatakan koruptor Rp50 juta ke bawah tak perlu dipenjara. Hal ini karena biaya peradilan bisa ratusan juta rupiah
yang bisa mengakibatkan negara tekor.

“Untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara,” katanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.

Ia menjelaskan upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Selain kasus dugaan korupsi tersebut, Burhanuddin juga menyoroti kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang dianggap kerugiannya tidak terlalu besar.

“Dengan cara pengembalian kerugian tersebut, terhadap pelaku dilakukan pembinaan oleh Inspektorat untuk tidak mengulangi perbuatannya,” jelasnya.

Ini Ia sampaikan beberapa kali diberbagai kesempatan baik rapat resmi maupun dalam webinar. Menurutnya hal ini Ia keluarkan karena melihat biaya peradilan bisa ratusan juta rupiah, akibatnya negara tekor.

“Negara menanggung biaya hingga ratusan juta rupiah untuk menuntaskan sebuah perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya tidak sebanding antara biaya operasional dengan hasil tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh pelaku,” katanya.

Namun hal ini mendapat penolakan dari banyak pihak salah satunya dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera. Mardani mengaku tidak setuju dengan pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal pengembalian kerugian negara untuk penyelesaian perkara korupsi di bawah Rp 50 juta.

Menurutnya korupsi tetap harus diproses pidana, tidak peduli besar dan kecil nominal kerugian yang ditimbulkan. Baginya menjadi tidak adil apabila koruptor kemudian cukup mengembalikan uang yang diambil, lalu kemudian perkara pidana dianggap selesai.

“Pidana itu mengadili perbuatannya, bukan ganti rugi,” katanya dilansir dari suara.com.

Selain itu ada juga wacana untuk menghukum mati kasus korupsi yang melebihi Rp100 Miliar. Ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat bersama Kejaksaan Agung. Menurutnya ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp 100 miliar.

“Kami sangat mendukung tuntutan jaksa yang tinggi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang nilainya besar, mungkin nanti dikategorisasi saja, di bikin standar, di atas 100 miliar tuntutannya hukuman mati atau seumur hidup, dibikin kategorisasi,” katanya.

Kejaksaan pun berencana menggodok usulan tersebut namun kriteria memberikan hukuman tersebut tidak bisa hanya berpatokan pada jumlah hasil korupsi. Ini disampaikan aksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Febrie Ardiansyah. Ia mencontohkan tuntutan mati atau pidana seumur hidup bisa diterapkan untuk terdakwa korupsi proyek strategis pemerintah. Pelaku rasuah anggaran untuk kepentingan masyarakat juga bisa dituntut maksimal.

“Tetapi yang terpenting, kira-kira di area mana yang dia korupsi, itu hukumannya harus dituntut berat,” ujarnya dilansir dari medcom.id

Ketua KPK Firli Bahuri turut bicara mengenai hukuman mati ini. Ia mengaku setuju namun sebagai negara hukum, prosesnya harus melali peraturan undang-undangan yang resmi.

“Segenap insan KPK seluruh anak bangsa mungkin sepakat bahwa para pelaku korupsi itu harus dihukum mati. Namun, UU Nomor 31/1999, dari 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, hanya satu hanya tindak pidana korupsi yang bisa diancam dengan hukuman mati,” kata dia dilansir dari republika.co.id

Pihak DPR RI sendiri lewat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penyelesaian kasus korupsi di bawah Rp50 juta cukup dengan pengembalian kerugian negara harus dikaji lebih dulu. Apalagi Burhanuddin juga meminta hukuman itu diterapkan lewat merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kita perlu juga melakukan kajian-kajian bagaimana menyikapi (revisi UU Tipikor),” katanya.

Ia mengakui pernyataan Burhanuddin dalam rapat kerja (raker) bersama DPR RI itu menuai pro kontra. Sehingga butuh kajian mendalam, apakah merevisi UU Tipikor dinilai tepat atau tidak.

“Sehingga dapat berjalan dan dilakukan dengan baik sehingga nanti efek sampingnya tidak melanggar aturan itu dan bisa terselesaikan,” ujarnya.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button