BPK-SMSI Bersinergi untuk Dorong Profesionalisme Media

Baaca.id, MAKASSAR  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel dan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel gelar pertemuan silaturahmi dan sinergi untuk pengelolaan publikasi media.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono dan Ketua SMSI Sulsel, Rasid Alfarizi bersama pengurus harian yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jalan A. P. Pettarani, Rabu (7/4/2021) siang.

BPK Sulsel saat ini telah mengutus 25 tim pemeriksa di 24 kabupaten/kota dan di Pemprov Sulsel untuk memeriksa pengelolaan APBD.

Saat ini, BPK Perwakilan Sulsel telah mengutus 25 tim pemeriksa pengelolaan APBD di 24 kabupaten/kota dan di Pemprov Sulsel. Tim tersebut juga akan memeriksa pengelolaan anggaran publikasi di media secara keseluruhan. Anggaran publikasi media pada umumnya dikelola oleh bagian humas atau Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ketua BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan 25 tim pemeriksa ini akan memeriksa Pemda terkait jumlah anggaran media dan bekerjasama dengan media apa saja.

“Terkait dengan kehumasan yang membayar media (cetak, online) sebagai alat atau sarana menginformasikan kegiatan tentunya sesuai peraturan, karena dikhawatirkan jika terjadi sesuatu kemudian hari,” katanya.

Ia juga menekankan kepada kepala daerah untuk turut mendorong pengelolaan anggaran termasuk kerja sama media agar berjalan lebih baik. “Disarankan yang terverifikasi sesuai yang ada di Dewan Pers. Karena tuntutan pemerintah agar pembiayaan ini tidak mubazir yang akan merugian daerah.”

BPK bertugas menilai atau menguji apakah pengelolaan keuangan negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Apabila ditemukan ada ketidaksesuaian, kita terbitkan lampiran rekomendasi perbaikan, atau dikembalikan,” tutup Wahyu.

Ketua SMSI Sulsel, Rasid Alfarizi mengapresiasi langkah BPK Sulsel yang memberikan perhatian dan dorongan agar kepala daerah cermat salam pengelolaan publikasi media.

Rasid Alfarizi mengapresiasi langkah BPK Sulsel yang memberi perhatian dan dorongan agar kepala daerah lebih cermat dalam mengelola publikasi media. Hal ini sejalan dengan visi dan misi SMSI yaitu mendorong pengelolaan industri media profesional, sesuai ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Dengan mendorong agar terverifikasi di dewan pers. Dengan demikian, produksi jurnalistik yang dihasilkan dapat di pertanggungjawabkan secara baik,” kata pria yang akrab disapa Achi ini.

Saat ini, 32 media siber telah bergabung dalam kepengurusan SMSI Sulsel dan dua lainnya terbentuk pengurus di kabupaten.

Jika ingin bergabung di SMSI, pastikan berkas administrasi telah terpenuhi. Seperti akta perusahaan wajib berbadan hukum perseroan terbatas atau PT serta hanya bergerak di bidang usaha media.

Lalu, tampilkan alamat penanggungjawab, dan nomor telepon perusahaan sebagai pertanggungjawaban media online ke publik.

Pimpinan redaksi media terkait mesti memiliki sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat utama, sedangkan jurnalisnya bersertifikasi tingkat muda.

“Ini bagian dari syarat untuk terverifikasi di dewan pers. Jadi kita mendorong para anggota sesuai standar yang ada di dewan pers sebagai media kredibel,” jelas Achi.

“Kita banyak dapat masukan dari kepala daerah terkait banyaknya media. Mereka minta saran agar pengelolaan media bisa sesuai standar yang ada,” tutupnya.

Related Articles

Back to top button