Bupati Bulukumba Ingatkan Pembangunan Bandara Bira Jangan Ada Konflik

Baaca.id, BULUKUMBA – Bandara Wisata Bira akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mengingatkan agar proses pembebasan lahan tak ada konflik.

“Saya ingatkan untuk jangan sekali-kali ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi yang dapat menghambat proses ini,” tegas Andi Utta, sapaan akrabnya pada rakor di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Selasa (12/10/2021).

Andi Utta menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan bandara wisata tersebut agar tidak ada konflik kepentingan. Pihak pihak yang terlibat harus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan umum.

Ia mengatakan, di era pemerintahannya bersama Wabup Andi Edy Manaf, urusan pembebasan lahan dan pembangunan bandara wisata tersebut diharapkan dapat diselesaikan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata.

“Kita harap proses ini tidak perlu berlarut-larut jika semua pihak dapat mengambil peran untuk membantu pembebasan dan pembangunan bandara wisata ini demi Bulukumba yang lebih maju dan sejahtera,” tuturnya.

Bupati mengungkapkan pertemuan tersebut dinilai penting dalam rangka menemukan kesepahaman bersama dalam mengawali proses pembebasan lahan yang diketahui beberapa tahun ini prosesnya terhenti karena beberapa kendala.

Andi Utta menekankan, agar dapat memetakan kembali permasalahan-permasalahan yang ada. Sekaligus menyusun langkah strategis dalam penyelesaiaannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Arafah menerangkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan bandara Bira. Di antaranya terjadi perubahan arah landas pacu dari arah landas pacu sesuai gambar master plan dengan koordinat areal dari BPN Bulukumba.

Kendala lainnya, tambahnya, yakni sebagian lahan yang ada pada lokasi tidak memiliki dokumen yang sah. Terkendala pula terkait penerbitan persetujuan teknis dari Dirjen Perhubungan Udara dan penerbitan penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan.

“Olehnya itu diperlukan koordinasi secara berkala dengan melibatkan stakeholder Kementerian Perhubungan, serta terkait dokumen perencanaan yang sudah ada perlu dilakukan revisi dengan menyesuaikan status bandara yang akan dibangun,” paparnya.

Hal itu juga disepakati oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba H Patudangi Azis, di mana DPRD selaku lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.

“Dokumennya harus dilengkapi dan direview. Nah, hasil reviewnya ini kemudian didorong penganggarannya di DPRD, karena di DPRD itu yang kita mau lihat,” ungkap Patudangi.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button