Contoh Soal Tes PPK Kecamatan

Baaca.id — Salah satu syarat agar peserta lolos menjadi penyelenggara Pemilu baik di level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga luar negeri adalah keakuratan menjawab soal.

Akurasi ini juga bisa diasah salah satunya dengan mempelajari bahan-bahan atau kisi-kisi seperti contoh soal tes PPK Kecamatan yang gampang ditemukan dimesin pencari seperti Google.

Bagi Anda yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu dan berkeinginan merasakan kembali pengalaman di bidang perhelatan demokrasi ini, kesempatan menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) layak Anda coba kembali. Atau Anda yang belum pernah menjadi penyelenggara Pemilu dan ingin merasakan tantangan baru di bidang kepemiluan, tentu inilah kesempatannya.

Berdasarkan alur perekrutan PPK, tahapan penerimaan berkas akan dibuka sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan. Setelah tahapan penerimaan berkas, KPU akan melakukan pemeriksaan administrasi. Pendaftar yang dinyatakan lolos di tahapan ini, selanjutnya akan mengikuti tahapan tes tertulis.

Banyak yang menduga, tes tertulis akan dilewati dengan mudah oleh peserta yang berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu. Alasannya, karena mereka sudah mengenal regulasi kepemiluan.

Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Aturan pada setiap penyelenggaraan pemilihan, selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, kesempatan untuk orang baru justru terbuka lebar. Tentu syaratnya, harus mempelajari materi kepemiluan yang akan menjadi soal dalam tes tertulis.

Selain itu, untuk seseorang yang akan mengikuti tes harus memahami seperti contoh soal tes PPK Kecamatan yang akan dibahas dalam artikel ini.

Berikut ini, selain contoh soal tes PPK Kecamatan, juga akan diuraikan topik yang menjadi sumber referensi utama penyusunan soal tes tertulis. Dengan memahami regulasi, dijamin Anda akan tersenyum menyelesaikan soal-soal ujian tertulis mendatang. Sebaliknya jika tidak belajar, yakinlah keajaiban pun akan sulit berpihak ke Anda.

Baca Juga:

Beberapa bahan bacaan yang wajib dipelajari, diantaranya;

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta Wakilnya.
  3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakilnya.
  4. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakilnya.
  5. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta Wakilnya.

Contoh Soal Tes PPK Kecamatan:

1). Kedudukan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah:

A. Lembaga hierarkis
B. Lembaga structural
C. Lembaga permanen (tetap)
D. Lembaga administrasi pemilu
E. Lembaga non-struktural

Jawaban D.

Lihat dan baca di penjelasan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

2). Sesuai peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Apabila terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran etika lembaga survei dan jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu yang berawal dari pengaduan masyarakat. Maka KPU dapat membentuk:

A. Dewan etik
B. Komisi etik
C. Majelis kehormatan
D. Dewan kehormatan
E. Mahkamah etik

Jawaban A.

3). Dalam penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil), prinsip kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.

A. Salah
B. Benar

Jawaban B.

4). Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kedudukan Peraturan KPU dan Keputusan KPU adalah untuk menyelenggarakan Pemilu.

Sebab

Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib dikonsultasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

A. Pernyataan salah dan alasan benar
B. Pernyataan benar dan alasan salah
C. Pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat
D. Pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat

Jawaban D.

5). Dalam pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari Partai Politik (Parpol) yang dipilih rakyat melalui Pemilihan Umum

A. Salah
B. Benar

Jawaban A.

6). Bila ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait upaya hukum atas putusan pelanggaran administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat.

A. Benar
B. Salah

Jawaban B.

Cermati Pasal 471 ayat (7) UU No. 7/2017

7). Dalam hal terjadi rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak tercapai kuorum, maka rapat pleno ditunda paling lama 3 (tiga) jam.

Sebab

Dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara

A. Pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat
B. Pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat
C. Pernyataan benar dan alasan salah
D. Pernyataan salah dan alasan benar

Jawaban B.

Pernyataan tersebut ada di dalam penjelasan Pasal 45 ayat (1) dan (3)

8).  Berikut ini persyaratan pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, kecuali:

A. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya karena sakit
B. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu
C. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
D. Di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya

Jawaban A.

9). Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2019

A. Benar
B. Salah

Jawaban B

Penjelasan tersebut ada termaktub di dalam Pasal 567 ayat (3)

10). UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mencabut beberapa UU, yaitu:

A. UU Nomor 11/2006, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008
B. UU Nomor 42/2018, UU Nomor 8/2011 dan UU Nomor 11/2006
C. UU Nomor 15/2011, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 10/2016
D. UU Nomor 11/2011, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008
E. UU Nomor 15/2012, UU Nomor 8/2011 dan UU Nomor 24/2008

Jawaban C.

Itulah contoh soal tes PPK Kecamatan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button