Dialog Terbuka PMII Bone Tolak Dana PEN Ketua Komisi I Minta Apip Jalankan Tugas Dengan Baik

Baaca.id, BONE-Hingga saat ini pinjaman Dana PEN Pemulihan Ekonomi Nasional senilai 300 miliyar yang diperuntukan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada diKabupaten Bone Sulawesi Selatan masih terus berpolemik dan melahirkan pro dan kontrak.

Setelah mahasiswa PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bone dan di Gedung DPRD Bone minggu lalu kini Organisasi WIB Wartwan Independen Bone menggelar dialog terbuka yang bertema “Mengulas Kebijakan Dana Pinjaman PEN Pemerintah Kabupaten Bone 2021 di Bunir Kaffe Selasa 15/6/2021.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin menjelaskan bahwa adanya kasus pandemi covid-19 yang saat ini masih melanda diberbagai daerah bahkan di dunia ini olehnya itu Pemerintah Pusat memberikan jaminan PEN ini kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19.

“Dana ini akan digunakan untuk infrastruktur jalan jembatan dan lain sebagainya,”jelasnya saat membuka dialog.

Adapun soal bunga pinjaman yang akan dibebankan oleh Pemerintah senilai 6,19 persen selama delapan tahun itu akan kita bayar pertahun.

“Itukan pinjaman dari uang Negara dan akan dibayarkan pula dengan uang Negara jadi tidak mungkin Pemerintah Pusat ini mempersulit kita ini yang ada di daerah justru kami mengapresiasi Pemerintah karena memberikan dana Pen untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Sebagai mana kita ketahui bahwa saat ini masih banyak titik jalan yang rusak dibeberapa wilayah Kabupaten Bone dan itu memerlukan anggaran yang besar,”tambah Andi Islamuddin.

Ketua Komisi I DPRD Bone Saipullah Latif yang hadir pada dialog tersebut meminta APIP dalam hal ini Inspektorat menjalankan tugasnya untuk melakukan pendampingan agar tidak menjadi sasaran APH Aparat Penegak Hukum.

“Sebenarnya saya juga kurang setuju jika meminta pendampingan ke APH karena itu bisa mengurangi tupoksi mereka untuk melakukan penegakan hukum,”jelasnya.

Saipullah juga mengakui tak bisa berharap banyak ke Inspektorat karena berada didalam naungan Pemerintah bukan Lembaga Independen.

“Tapi saya tetap memberikan semangat agar Inspektorat menjalankan tugasnya dengan baik,”ujar Saipullah Latih.

Sementara itu salah satu Anggota Dewan DPRD Bone Muh Salam dari Fraksi Nasdem secara langsung menolak dana pinjaman Pen ini dikarenakan memiliki bunga yang terlalu tinggi.

“Kasian masyarakat Bone harus memiliki pinjaman sebanyak itu dimana pembangunannya cuma setahun terus kita menderita selama delapan tahun,”ujarnya.

Awalnya saya menyetujui usulan dana Pen ini akan tetapi setelah saya mendengar ada bunga yang akan ditanggung Pemerintah Bone saya dan teman-teman di DPRD menolak usulan itu,”tambah Muh Salam.

Hal senada yang di katakan Riswan perwakilan dari mahasiswa PMII Bone yang hadir pada dialog tersebut secara tegas akan menolak dana pinjaman Pen ini karena peruntukannya yang tidak tepat.

“Seharusnya Pen ini dialihkan pelaku usaha Umkm yang jelas dan tepat peruntukannya karena berbicara dampak covid-19 rata-rata masyarakat Bone memiliki usaha kenapa tidak dialihkan saja kesitu,”ujarnya.

Intinya kami dari pergerakan mahasiswa PMII Bone tetap akan menolak pinjaman Pen itu.

“Kami juga akan menunggu pihak DPRD Bone kapan dilakukan RDPU untuk menindak lanjuti aspirasi kami minggu lalu,”kata Riswan.(far)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button