DPR RI Anggarkan 48 M Beli Gorden Baru, Alasannya Gorden Lama Sudah Lusuh

BAACA.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menganggarkan Rp48,7 Miliar untuk pengadaan gorden baru untuk rumah dinasnya. Hal ini dapat dilihat lewat situs LPSE DPR RI, pengadaan ini menganggarkan Rp 48,7 miliar dengan nama ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’. Sementara itu, tender tersebut saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis , dan harga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menjelaskan penngadaan gorden di rumah dinas DPR memang sangat diperlukan karena lusuh usai 12 tahun dipakai.

“Gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan/lelang Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian, usia atau masa pemakaiannya sudah kurang lebih 12 tahun. Sudah banyak yang lapuk dan rusak,” katanya dikutip dari Kumparan, Senin (28/3).

Pergantian ini sebenarnya sudah diminta sejak 2020 lalu oleh banyak anggota dewan kepada Kesetjenan DPR. Namun tidak bisa ditindak lanjuti karena belum ada pengalokasian anggaran saat itu. Sehingga anggota DPR harus membeli gorden secara pribadi yang digunakan sementara waktu, sampai pada 2022 anggaran pun tersedia dan kemudian dilakukan pengadaan.

“Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk RJA Kalibata. Pagu Anggaran sebesar Rp 48,7 M. Harga Perkiraan Konsultan Perencana (EE) Rp 46,5 M. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Rp 45,7 M,” jelasnya.

Pengadaan ini pun dikritisi banyak pihak karena dinilai tidak etis. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pengadaan gorden senilai puluhan miliar tersebut semata kepentingan kelompok tertentu. Tak ada urgensi pula terkait pengadaan tersebut.

“Kebutuhan pengadaan gorden untuk kepentingan proyek yang menguntungkan para pengelola anggaran atau bahkan anggota DPR tertentu yang ikut bermain dalam proyek pembelian gorden tersebut,” katanya.

Selain itu Ia menilai pengadaan gorden rumah dinas DPR juga bertolak belakang dengan kondisi perekonomian Indonesia. Apalagi, banyak masyarakat yang perekonomiannya tertekan di tengah pandemi covid-19.

“Kenapa anggaran sebesar itu tak justru dijadikan sebagai ajang pembuktian DPR yang peduli rakyat dengan mengalihkannya untuk kepentingan membantu pemulihan ekonomi rakyat?” ujarnya.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button