DPRD Pangkep Belajar ke DPRD Bone Terkait Optimalisasi Pengawalan Anggaran

Baaca.id, BONE — Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Bone, Senin (6/9/2021). Mereka ingin mengetahui cara optimalisasi pengawalan anggaran terhadap kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD).

Rombongan Komisi I DPRD Pangkep ini dipimpin ketuanya, Nurdin Mappiara. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Boe, Irwan Burhan bersama sejumlah anggota DPRD Bone lainnya.

Kedatangan Komisi I DPRD Pangkep ini terkait KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang saat ini dalam proses pembahasan di Kabupaten Pangkep. Mereka ingin melakukan sharing dan tanya jawab terkait KUA-PPAS.

Tujuan kedatangan Komisi I DPRD Pangkep ini untuk mengetahui sejauh mana mengoptimalisasikan pengawalan anggaran terhadap kegiatan pada OPD yang menjadi mitra kerja Komisi I di Kabupaten Pangkep.

Nurdin Mappiara mempertanyatakan bagaimana alur sistem dan pola yang dilakukan oleh DPRD Bone terkait pengawalan anggaran tersebut.

“Ini soal pokir dan RKA di DPRD Bone bagaimana mekanisme pembahasannya karena selama in,i kami di DPRD Pangkep tidak pernah membahas soal RKA tersebut. Beda dengan Bone RKA-nya selalu meraih WTP,” ungkap Nurdin Mappiara.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Bone, Andi Muh. Idris Rahman menjelaskan apa yang dilakukan Kabupaten Bone berdasarkan UU peraturan pemerintah.

“Terutama UU 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah. KUA-PPAS harus dibahas oleh badan anggaran, termasuk beberapa sistem yang harus diperbaiki seperti tata kelola keuangan,” jelasnya.

Lebih jauh, Andi Muh. Idris menjelaskan, kerja DPRD itu bukan kerja perasaan, tidak kerja asal maunya, jangan lepas dari regulasi, tetap merujuk pada UU.

“Berdasarkan UU 23 tadi, Pokir memang sudah disediakan, DPRD hanya menyiapkan program lalu mendorong melalui Pokir untuk direseskan ke daerah-daerah kecamatan, desa dan diaspirasikan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya berpesan agar RKA-nya dulu karena di RKA itu ada program dan kegiatan. “Kalau tidak RKA-nya tidak dibahas dan langsung ditetapkan menjadi APBD peraturan daerah, sama halnya membeli kucing dalam karung,” kata Andi Muh Idris.

Dia menambahkan, untuk memberi kenyamanan pendukung atau konsituen, harus ada RKA-nya. “Kalau di Bone, semua dibahas, termasuk Pokirnya. Tetapi tergantung dari pemerintah masing-masing. Kalau berdasarkan pada UU, memang harus disiapkan,” jelas Andi Muh. Idris. (farhan)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button