Fungsi Ganda KTP Sebagai NPWP Tunggu Pengesahan RUU HPP

Baaca.id, JAKARTA – Tak sekadar menunjukkan identitas pribadi, fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimungkinkan bertambah. Yakni, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.

Fungsi ganda KTP sekaligus sebagai NPWP itu dimungkinkan terwujud apabila kelak Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Dalam keterangannya baru-baru ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, RUU HPP juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang tengah diterapkan oleh pemerintah saat ini.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. (int)

“Melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi,” terang Sri Mulyani.

Termuat dalam draf RUU HPP, tepatnya pada Bab II Pasal 2, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Lanjut, Sri Mulyani pun menjelaskan, reformasi pajak melalui RUU HPP bakal memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama Internasional dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final.

Kebijakan ini juga akan dijadikan untuk memperluas basis pajak, sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan.

Lalu penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button