Gelar Dialog Meretas Permasalahan Tambang Di Kabupaten Bone

"Khalil" Tak Punya Izin Laporkan Ke Polisi Itu Bukan Kewenagan Kami.

Baaca.id, BONE — Polemik keberadaan salah satu tambang yang terletak di wilayah Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tersebut hingga saat ini masih hangat diperdebatkan serta menuai pro dan kontrak.

Olehnya itu salah satu nama Lembaga yang bernama Kreatif Hitam Putih menggelar dialog publik yang bertajuk Meretas Permasalahan Tambang di Kabupaten Bone di Kafe Teras Minggu 20/6/2021.

Dialog tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sulsel Andi Irwandi Natsir, Sekretaris Perhapi Sulsel Andi Ilham Samallangi, Amiruddin Perwakilan KPH Cenrana Dishut Sulsel dan Kepala Dinas Perindustrian Bone, Ir. Khalil.

Pada kesempatan itu Andi Irwandi Natsir menyampaikan bahwa pihaknya hanya sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang menyalahi aturan.

“Kapasitas saya sebagai anggota DPRD wajib mengawasi persoalan kemasyarakatan di Bone, salah satunya yaitu tambang,”jelasnya

Mengawasi regulasi kegiatan tambang serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

“Bontocani ini berada pada wilayah pengunungan dan hutan jauh dari pusat Kota Watampone maka dari itu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada dasarnya tidak memiliki kemajuan yang signifikan.

Lanjut Andi Irwandi menjelaskan bahwa keberadaan tambang diwilayah tersebut bisa dipertimbangkan.

“Kalau banyak menguntungkan dan bermanfaan kepada masyarkat Bontocani mengapa mesti dipersoalkan begitupun juga sebaliknya jika tidak bermanfaat ke masyarakat dan hanya melahirkan kerusakan lingkungan alam itu yang harus dihentikan,”terang Legislatif PAN ini.

Memang Bone memiliki anggaran APBD akan tetapi anggaran itu tidak cukup untuk menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Bone khususnya di Bontocani ini.

“Jadi mesti dipertimbangkan semoga keberadaan tambang ini bisa membantu masyarakat dari sektor usaha maupun lapangan kerja,”ujar Andi Irwandi Natsir.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone,Khalil menilai tambang yang tanpa izin dianggapnya sebagai upaya pencurian sumber daya alam.

“Jika ada tambang tanpa izin atau ilegal, bukan tambang namanya, itu adalah pencurian sumber daya alam Daerah laporkan saja kepada pihak yang berwajib agar mereka ditangkap,”ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa sekarang ini mengenai pelayanan izin tambang itu tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Daerah untuk melayani dan sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

“Makanya kami juga heran ketika ada masalah mengenai tambang mengapa kami yang dikonfirmasi kalau ada tambang yang tidak berizin laporkan saja ke Polisi dan kami hanya melayani pelaku tambang yang memiliki izin,”tegasnya.

Lanjut Khalil mengenai polemik soal tambang diBontocani mengapa harus dipersoalkan secara regulasi sudah benar makanya mereka punya izin.

“Berbicara soal dampak linkungan itu belum bisa kita nilai karena disana belum ada pekerjaan kasihan juga para pelaku tambang belum dibuka disuruh tutup lagi bagaimana dengan biaya mereka yang sudah dipergunakan sebelumnya.

Saya rasa tambang marmer ini tidak perlu ada izin DAS atau selaku Balai Pompengan karna itu bukan tambang pasir yang di sungai tapi marmer ini hanya batu yang akan digergaji yang tidak berdampak begitu besar.

“Tidak mungkin juga Pemerintah mengeluarkan izin kepada pelaku tambang tanpa melakukan kajian yang mendasar,”jelas Kahalil.

Sekretaris Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sulsel, Andi Ilham Samallangi, menyebut aktivitas tambang marmer yang dilakukan oleh Emporium Bukit Marmer tidak menggunakan bahan kimia.

“PT. Emporium marmer di Bontocani memakai sistem open mit. Sistem open mit hanya merubah bentuk fisik tidak memakai zat kimia apapun,”ungkapnya.

Selain itu Ilham juga menjelaskan bagaimana proses prosedur izin tersebut dapat keluar pertama eksplorasi baru menyusul izin eksplorasi.

“Ada yang disebut sistem tambang terbuka dan underground sebelum bicara tambang kita harus sepaham dulu soal apa itu tambang, kalau tidak maka tidak ada gunanya kita berdiskusi,”tandasnya.

Dia juga sedikit meluruskan pernyataan dari Kepala Dinas Pertambangan Khalil yang pada saat itu mengatakan bahwa soal tambang yang tak berizin bukan lagi kewengan Pemerintah Daerah.

“Soal tambang ada dampak jadi ketika tambang mengalami dampak lingkungan tentunya sekalu Pemerintah Daerah juga harus bertanggung jawab oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah Daerah seharusnya bekerja sama pihak ke polisian untuk menindaki para pelaku tambang liar tersebut,”kata Ilham Samallangi.

Amiruddin selaku perwakilan KPH Cenrana Kadishut Provinsi Sulsel mengatakan bahwa mengenai tambang di Bontocani kami mengambil sikap karna adanya dampak.

“Sebagian masyarakat disana sudah tidak peduli terhadap lingkungan maka dari itu kami tidak akan mengeluarkan izin tanpa melalukan kajian yang mendalam.

Perlu diketahui bahwa semua akses diwilayah itu masuk kawasan hutan termasuk akses yang saat ini dirintis oleh pelaku tambang tersebut.

“Waktu kami turun mengecek lokasi kami mendapatkan pelaku tambang yang masih merintis jalan makanya kami suruh hentikan karena dalam hal ini mereka belum mendapatkan izin dari pihak Dinas Kehutanan,”ujar Amiruddin.

Salah satu peserta dialog Muh Idris Andi Pallogie yang juga Ketua (FMI) Federasi Mountaineering Indonesia Provinsi Sulsel secara tegas tetap akan menolak tambang tersebut.

“Secara pribadi haram bagi saya diwilayah itu ada tambang jauh sebelumnya kami sudah melakukan kajian mendalam bahwa Bontocani ini adalah hulu sungai Walannae yang mengaliri beberapa sungai yang ada di Provinsi Sulsel termasuk Luwu dan Toraja.,”jelasnya.

Selain itu di Bontocani juga terdapat beberapa gua bersejarah yang harus kita jaga kelestariannya.

“Bontocani itu adalah paru-parunya Sulsel air bersih yang kita minum serta udara segar yang kita hirup sampai hari ini itu berasal dari kiriman Bontocani jadi bagi saya tidak ada tempat untuk pelaku tambang disana,”tegas pria yang kerap dipanggil Andi Lilo ini .

Dan sampai hari pihak dari Das Walanane selaku Balai Pompengan belum ada komunikasi dengan pelaku tambang.

“Jadi jangan hanya melihat bahwa tambang tersebut hanyalah batu bukan sungai kita tetap harus melihat segi dampaknya jangan sampai sudah terjadi kerusakan baru kita menyesal semua,”kata Muh Idris Andi Pallogie.(Far)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button