Gelar Dialog Publik, LBH Cita Keadilan Sulsel: Penindakan Korupsi Tak Cukup Mengandalkan Aparat Negara

Baaca.id, SOPPENG – Dialog bertema “korupsi” masih seksi diangkat dalam panggung-panggung diskusi. Dari panggung-panggung diskusi itu diharapkan lahir sebuah solusi mencegah penyakit korupsi yang masih mewabah di Indonesia, tak hanya melibatkan peneyelenggara negara, tetapi juga pengusaha bahkan kalangan mahasiswa.

Fenomena itu, diangkat dalam dialog publik Pencegahan dan Penindakan dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Soppeng sebagai rangkaian ulang tahun ke-18 Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Sulsel.

Penyelenggara sengaja mendatangkan pembicara dari berbagai unsur mulai akademisi, praktisi, penegak hukum, pemerintah (eksekutif dan legislatif) dan kehadiran aktivis/pemerhati anti korupsi).

Dipandu moderator A Agussalim Wittiri, Ketua KAHMI Soppeng, sesi pertama diskusi tentang “korupsi” menghadirkan Prof Dr Muh Syukri Akub, SH, MH, (Akademisi), Djusman AR, (Aktivis Anti Korupsi) Andi Mahmud (Kepala Inspektorat), Iptu Noviarif Kurniawan (Kasat Reskrim polres Soppeng) Ridwan Ammi Putra (Kajaksaan Negeri Soppeng), Andi Mapparemma (Legislatif), Syaripudin Umar (Mantan Hakim PT).

Andi Mahmud memaparkan, dalam pencegahan dan pendindakan tindak pidana korupsi, Lembaga Aparat Pengawas internal Pemerintah (APIP) sangat berperan penting. Karena lembaga inilah yang melakukan pencegahan dan penanganan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk pengawasan dana desa.

Di sesi itu, Noviarif Kurniawan mengatakan, alur penanganan perkara yang ditangani oleh Polres Soppeng, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan betapa pentingnya sinergi para pihak termasuk masyarakat dalam penegakan hukum di Kabupaten Soppeng.

Sementara Ridwan Ammi Putra mewakili Kejari Soppeng menegaskan Kejaksaan Negeri Soppeng telah melakukan upaya penegakan hukum yang maksimal. Hanya saja kata dia, mengalami kendala karena ketersediaan dana untuk penanganan kasus korupsi hanya untuk satu kasus saja.

“Namun bukan berarti ketika ada perkara yang dilimpahkan tidak akan ditangani, Kejaksaan Negeri Soppeng tetap melakukan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,” tuturnya.

Pakar Hukum Pidana Unhas, Prof Dr Muh Syukri Akub, SH, MH yang membawakan judul model penyelesaian dugaan tindak pidana melalui pendekatan restoratif justice.

Ia menjelaskan, penyelesaian perkara model perdamaian sangat ideal dalam kasus tertentu oleh karena para pihak sepakat dan tidak merugikan orang lain maupun negara. Namun, model tersebut hanya berlaku dalam kasus tertentu, misalnya ancaman maksimal 5 tahun, bukan tindak pidana berkaitan dengan negara.

Sekejtara penggiat antikorupsi Djusman AR menegaskan, penangan kasus korupsi di Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan terus dikawal oleh lembaganya. Apalagi kasus yang memang dilaporkan oleh lembaga yang ia pimpin.

“Sampai hari ini Kami meyakini terhadap kasus kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus berlanjut bahkan akan ada pengembangan, dan tentu tugas kami akan terus mengawal, tanpa sedikitpun keraguan karena sudah menjadi visi dan misi lembaga kami konsisten memerangi Korupsi,” kata Djusman, Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi dan Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

Tak kalah “panas” dengan sesi pertama, sesi kedua diskusi yang dipandu langsung Direktur LBH Cita Keadilan Abdul Rasyid, mendudukkan pembicara Syaripuddin Umar, mantan Ketua Pengadilan di beberapa tempat.

Syaripuddin menegaskan, penegak hukum tidak selalu benar dalam menjalankan tugasnya. Ia mencontohkan pengalamannya ketika menggugat penegak oleh karena telah melakukan penyitaan di luar ketentuan hukum. Menurutnya, harta yang disita oleh aparat penegak hukum di rumahnya berupa uang, bukan merupakan hasil kejahatan. Dalam kasus tersebut Syaripuddin Umar berhasil menang dan harta-hartanya telah dikembalikan.

Dari sisi legislasi, Andi Mapparemma, menjelaskan tiga fungsi DPRD, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Secar teknis dalam setiap pertemuan dengan pemerintah tetap senantiasa mengingatkan agar penggunaan keuangan negara harus hati-hati, karena itu untuk kepentingan rakyat.

Namun Andi Mapparemma tidak menampik jika di Kabupaten Soppeng tidak dikenal lagi dana aspirasi yang biasanya dikawal oleh anggota legislatif, semua dari eksekutif.

Usai diskusi, pengurus LBH Cita Keadilan Soppeng Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak terhadap terselenggaranya diskusi tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya diskusi publik ini, baik dari pemerintah Anggota DPRD, Perguruan Tinggi, Ormas, Okp, Tokoh Masyarakat, organisasi Perempuan, Pemuda, NGO, Kepala Desa,” ucap Abdul Rasyid.

Dia menjelaskan, diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara atau korupsi. “Kegiatan ini pula dalam rangka memperingati hari lahir LBH Cita Keadilan yang terbentuk sejak 2003, dan telah eksis menangani berbagai kasus di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Soppeng,” jelasnya.

Abdul Rasyid berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi peserta khususnya masyarakat, ASN dan Pelaku Usaha (penyedia Jasa), agar tidak melakukan tindak pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button