Sekitar 100 Ribu Data PNS Diduga Palsu, Gaji Terus Dibayar Meski Orangnya Tak Ada

Baaca.id, JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka, data PNS baru di-update atau dimutakhirkan sebanyak dua kali. Update data pertama dilakukan pada tahun tahun 2002.

Setelah ditelusuri pemilik data PNS itu tak ada. Karena itu, puluhan ribu data PNS tersebut diduga palsu.

“Hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu fiktif. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), ucap Bima Haria Wibisana.

Bima kemudian menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, pemerintah baru dua kali melakukan pemutakhiran data PNS. Baca juga: BKN: Banyak PNS Meninggal Akibat Covid-19, tetapi Hanya 25 Dinyatakan Tewas Pemutakhiran pertama kali dilakukan tahun 2002, namun dengan sistem yang manual.

Kemudian update data PNS kedua dilakukan pada tahun 2014. Dimana pendataan dilakukan secara elektornik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri bukan dilakukan oleh biro kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM.“Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100 ribu tepatnya 97 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya. Dengan data itu, data base PNS kita menjadi lebih akurat. Walaupun masih juga yang belum mendaftar pada saat itu,” tuturnya.

Untuk semakin memperbaiki data, kini BKN meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Dengan begini PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.

“Kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing PNS/ASN karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan,” tuturnya.

Bima mengatakan bahwa pada Juli mendatang akan kembali dilakukan pendataan ulang PNS. Dia mengatakan bahwa pemutakhiran ini bisa dilakukan oleh masing-masing ASN. “Jadi pemutakhiran data mandiri ini anda bisa melihat data anda, anda bisa memperbaikinya, bahkan bisa memutakhirkannya setiap waktu terjadi perubahan data. Jadi tidak perlu menunggu,“ ujarnya.

Sebelumnya, untuk prosedur pemutakhiran data, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

Dalam kesempatan ini, Bima pun meluncurkan data My SAPK BKN untuk semakin mempermudah PNS dalam memperbaharui data secara mandiri. Menurut Bima, dengan kehadiran aplikasi My SAPK, kinerja sistem pelayanan kepegawaian menjadi tanggung jawab dari para PNS.

“Pada hari ini kita akan melaunching aplikasi My SAPK untuk memutakhirkan data mandiri ini, jadi memutakhirkan data mandiri ini. Anda bisa melihat data anda. Anda bisa memperbaiki bahkan memutakhirkannya, setiap waktu terjadi perubahan data.

Jadi tidak perlu menunggu,” kata Bima. “Karena itu menjadi tanggung jawab saudara, pelayanan di kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan pemutakhiran data yang anda perbaiki,” imbuh dia.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button