Jokowi Revisi Statuta, Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Baaca.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Dengan demikian, Rektor UI, Ari Kuncoro, yang sebelumnya dikritik karena merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama di bank BRI tak lagi melanggar aturan.

Pada akhir bulan Juni lalu, Ari Kuncoro disorot karena dianggap melanggar PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Kini, statuta tersebut sudah direvisi dan ditandangani oleh Jokowi pada 2 Juli lalu.

“Iya benar, kami Majelis Wali Amanat (MWA) juga baru terima salinannya, dan akan kami pelajari terus dirapatkan di MWA,” ujar Ketua MWA UI, Saleh Husin, Selasa (20/7/2021)

Sebelumnya, dalam statuta UI yang diatur dalam Pasal 35 Huruf c PP Nomor 68/2013 secara tegas melarang rektor dan wakil rektor UI merangkap jabatan sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta. Pejabat dalam hal ini berarti di semua jabatan.

Sementara, dalam revisi statuta UI yang tertuang pada Pasal 39 Huruf c PP Nomor 75/2021 menyebut rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, serta kepala badan dilarang merangkap jabatan sebagai direksi pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta. Artinya, mereka masih bisa menjabat sebagai komisaris.

Berikut adalah bunyi lengkap Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013:

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi
dengan partai politik; dan/atau
e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Dan bunyi lengkap revisi terbaru Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI:

Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button