Kawal Aspirasi Warga, BPD Harus Awasi Kepala Desa

Baaca.id, WAJO – Bupati Wajo Amran Mahmud meminta peran nyata anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa. Banyak penyimpangan terjadi karena BPD tak berfungsi.

“Anggota BPD itu mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa,” jelas Amran saat pelantikan anggota BPD di Desa Watampanua dan Desa Tobatang Kecamatan Pammana, Sabtu (18/09/2021).

Amran menyampaikan, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Amran berharap, anggota BPD yang baru saja dilantik, untuk melakukan beberapa hal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.

Adapun hal itu, pertama kata bupati, bekerjalah dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas. Kedua, Sebagai unsur pemerintahan desa, BPD dan kepala desa merupakan mitra.

“Untuk itu saudara harus dapat membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa,” imbaunya.

Ketiga, Anggota BPD sebagai kanal aspirasi dan pengawasan terhadap peraturan desa sangatlah penting dalam menentukan kemajuan suatu desa.

“Olehnya itu anggota BPD tentunya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya untuk menghindari persoalan hubungan disharmoni antara BPD dan Pemerintah Desa akibat kesenjangan pemahaman atas pengetahuan regulasi yang ada,” katanya.

Keempat, Amran meminta untuk menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa. Baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan

Sehingga kata dia, ini akan mendorong terwujudnya kemandirian desa baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.

“BPK harus mengawasi penggunaan dana desa. Kalau BPD lembek akan memudahkan terjadi penyimpangan dana desa,” katanya.

Kelima, BPD bersama pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan diharapkan mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desanya. Diharapkan mampu mensinergikan dengan program pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

“Semoga Anggota BPD yang baru dilantik dapat optimal melaksanakan tugas pengabdian. Kami ucapkan selamat bekerja, semoga pelantikan hari ini dapat saudara jadikan sebagai awal dalam mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan warga masyarakat desa pada khususnya,” tutup Amran dalam sambutannya.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button