Kemenkumham Sebut Pencari Suaka di Makassar Besar, Butuh Pengawasan Ketat

Baaca.id, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Harun Sulianto mengakui, populasi pencari suaka dan pengungsi di Makassr cukup besar. Keberadaan mereka dinilai rawan jika tak dilakukan pengawasan ketat.

“Harus ada peningkatan koordinasi, kerja sama dan sinergitas dalam satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di Makassar. Kalau tidak dilakukan pengawasan ketat ini cukup rawan,“ kata Harun dalam rakor dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kota Makassar serta Organisasi Internasional terkait Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Kamis (28/10/2021).

Harun menyebut bahwa saat ini di Kota Makassar tercatat ada 1.624 orang pengungsi, 1.245 pria dan 379 wanita. Merkan tersebar di 20 Community House se-Kota Makassar.

Selama tahun 2021, rudenim (rumah detensi imigrasi) Makassar telah melakukan pendetensian terhadap 9 orang, pemulangan ke negara ketiga (resetlement ) sebanyak 2 orang. Kemudian pemulangan sukarela sebanyak 16 orang, dan pemindahan dari rudenim Makassar ke rudenim lain sebanyak 56 orang.

Menurutnya, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berstatus pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee) di Makassar perlu ditingkatkan. Ini dalam rangka meminimalisir potensi kerawanan atas keberadaan mereka.

Sementara itu, Direktur Kerja sama Keimigrasian yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional, Ferry Herling Ishak Sioth mengatakan hingga Agustus 2021, jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia saat ini berjumlah 13.343 orang. Yang masih difasilitasi IOM sebanyak 7.483 orang pengungsi.

“Sebanyak 3.223 orang pencari suaka yang berasal dari 20 negara, yakni Afganistan, Somalia, Myanmar, Srilanka, Sudan, Palestina, Irak, Iran, Pakistan, Ethiopia, Eritrea, Yaman, Vietnam, Mesir, Suriah, Bangladesh, Yordania, Kuwait, Kongo dan tanpa kewarganegaraan (stateless),” katanya.

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu pengungsi dari luar negeri yaitu dengan meningkatkan kuota dan percepatan proses penempatan pengungsi ke negara ketiga (resettlement) melalui mandat yang dilakukan oleh UNHCR.

Juga melalui upaya pemulangan secara sukarela (assisted voluntary return) yang difasilitasi oleh IOM.

Serta proses deportasi ke negara asal oleh Ditjen Imigrasi terhadap pengungsi dari luar negeri yang kasusnya telah ditolak final oleh UNHCR (rejected person).



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button