Ketua FPRS Ingatkan Pimpred Mesti Berperan Wujudkan Wartawan Profesional

Baaca.id, MAKASSAR – Seluruh pimpinan redaksi (Pimpred) di setiap perusahaan media pemberitaan mesti berperan dalam pembinaan para wartawan. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Forum Pimpinan Redaksi Sulawesi Selatan (FPRS), Fredrich Kuen.

Di pertemuan berkala bersama puluhan pimpinan media pers di Popeye Coffee Makassar, Sabtu (13/3/2021) dia menyampaikan, unsur pimpinan pada perusahaan media pers, terutama pimred memiliki andil besar dalam pembinaan wartawannya, termasuk pembinaan teknis jurnalistik. Sekaligus mewujudkan kerja idealis dan profesional wartawan di lapangan.

Para wartawan juga perlu diingatkan soal kewajiban mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku wartawan serta UU No.40/1999 maupun pembinaan dalam bentuk kebijaksanaan pemberitaan di medianya, di samping memberikan pelatihan.

Fredrich yang juga Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Tradining Center atau disebut juga Lembaga Pelatihan Jurnalistik P2MTC itu juga menuturkan, organisasi pers juga memiliki fungsi pembinaan, pelatihan dan perlindungan buat wartawan saat menghadapi permasalah hukum akibat pemberitaan (Delik Pers).

Sedangkan Dewan Pers hanyalah lembaga pengawas yang mengeluarkan rekomendasi penyelesaian kasus hukum yang berkaitan dengan pers. Melalui pengkajian sesuai aturan dengan rekomendasi penyelesaian kasus melalui UU No.40 tahun 1999 atau menggunakan hukum umum (KUHP, ITE dan lainnya).

Fredrich juga mengingakan, kewajiban utama media pemberitaan adalah berbadan hukum, baik PT, Yayasan ataupun kooperasi. Artinya, perusahaan media harus memiliki akte pendirian dari notaris serta nomor AHU dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bila sudah berbadan hukum legal, maka kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain dapat dilakukan secara legal. Syarat utama terpenuhi sehingga harus dihilangkan pemahaman salah bahwa  hanya media terverifikasi di Dewan Pers yang bisa melaksanakan kerjasama dengan Pihak Pemerintah di daerah.

“Untuk pembinaan wartawan, bila perusahaan pers tidak berkesempatan dan organisasi pers sangat langka melakukan pelatihan jurnalistik, maka pihak pipmred dapat mengirim wartawannya untuk mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan jurnalistik yang ada, sesuai ketrampilan yang diinginkan. Begitupun terhadap pra uji komptensi wartawan, bila wartawan tersebut akan mengikuti UKW,” ujar Fredrich yang juga penguji kompetensi wartawan.

Menurut dia yang juga mantan GM Perum LKBN ANTARA, Forum Pimred Sulsel adalah forumnya para Pimred di Sulsel secara lintas organisasi. Jadi yang dibawa adalah Bendera Perusahaan Pers secara setara, sekaligus menghilangkan sekat organisasi.

Forum ini terbuka untuk para Pimred di Sulsel dan sudah memiliki legalitas hukum yakni Akta Pendirian Lembaga “Forum Pimpinan Redaksi Sulawesi Selatan”, Nomor : 15 Tahun 2019 dari Notaris Febert Ricardo Pinontoan, SH serta terdaftar di Kesbangpol melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 2400-00-00/569/X/2019,  tanggal 07 Oktober 2019.

Forum Pimred menjadi ajang sharing pengetahuan, manajemen pers, membudayakan kerja profesional, memerangi berita hoax serta menghindari kriminalisasi pers, rutin melakukan coaching clinic pers tingkat Pimred, Diskusi topik kekinian.

Di samping itu, Pimred sebagai penggerak kerja wartawannya harus tetap berpihak kepada fakta kebenaran serta tetap melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan solutif, ujarnya. (rilis phinisnews.com)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button