Profil Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2022

Baaca.id – Anwar Usman terpilih jadi Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) untuk periode 2018-2022. Anwar terpilih lewat hasil pemungutan suara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dicoba secara terbuka, Senin (2/4/2018).

Dari hasil RPH minggu kemudian, Arif telah tidak mempunyai hak buat diseleksi selaku ketua mahkamah konstitusi karena masa jabatannya selaku hakim pada periode awal telah berakhir.

Hasil dari pemungutan suara, Anwar mendapatkan 5 suara. Sedangkan 4 suara sisanya memilah hakim konstitusi Suhartoyo. Dalam proses pemungutan suara dicoba lantaran RPH yang diselenggarakan secara tertutup tidak menggapai mufakat.

Mahkamah Konstitusi hendak kembali menggelar RPH buat memilah wakil pimpinan selaku pengganti Anwar. Dia telah berprofesi selaku wakil pimpinan semenjak 2015 yang mengambil alih Arief di kala itu masih terpilih selaku pimpinan.

Anwar berprofesi selaku hakim konstitusi pada 2011-2016 serta terpilih kembali pada periode 2016-2021, dia pula sempat jadi hakim di majelis hukum negara saat sebelum berprofesi selaku hakim konstitusi.

Dikala pengucapan sumpah jabatan selaku pimpinan hendak dilangsungkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Wakil Presiden serta beberapa pejabat negeri hendak didatangkan dalam pengucapan sumpah tersebut.

9 orang hakim kecuali Arief Hidayat mempunyai hak buat memilah serta diseleksi selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Para hakim tersebut meliputi Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Maria Farida, Saldi Isra, Suhartoyo serta Wahidudin Adams.

Baca Juga:

Pesan Arief Hidayat

Saat sebelum memilah tiap- tiap hakim membagikan kata sambutan secara bergiliran. Arief pula pernah mengantarkan permohonan maaf sepanjang berprofesi selaku ketua mahkamah konstitusi 2 periode. Dia melaporkan kalau menunjang siapa juga hakim yang hendak terpilih selaku ketua Mahkamah Konstitusi.

“8 orang hakim mempunyai kompetensi yang sama asal kita solid jadi satu bagian, berpikir buat kepentingan Mahkamah Konstitusi serta melindungi pandangan hidup pancasila,” katanya.

Arief pula berpesan supaya ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih bisa melindungi independensi serta tidak mencampuri pada hakim yang lain.

Guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro menyebut masih banyak pekerjaan yang wajib dituntaskan Mahkamah Konstitusi menjelang penerapan pilkada serentak 2018 serta pemilu 2019.

“Dalam kewaspadaan serta kehati- hatian dikala penyelenggaraan, naik KPU, Bawaslu. DKPP ataupun Mahkamah Konstitusi wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya,” ucap Arief.

Namun dia pula menegaskan kalau Mahkamah Konstitusi tidak cuma menguji ketentuan yang terpaut politik, tetapi pula terdapat beberapa masalah dengan bermacam berbagai aspek. Apabila salah dikala memutuskan perihal itu hendak berakibat dalam masing- masing aspek kehidupan.

“Seluruh permasalahan A hingga Z kehidupan bernegara diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga aku katakan MK ini lembaga seksi. Oleh sebab itu MK jika tidak hati- hati betul dapat bawa arah yang galat,” tuturnya.

Cocok dengan hasil RPH minggu kemudian, Arief telah tidak mempunyai hak buat diseleksi sebab masa jabatan selaku hakim konstitusi periode awal sudah berakhir.

Meski masa jabatan selaku hakim sudah diperpanjang hingga 2023, tetapi masa jabatannya selaku ketua Mahkamah Konstitusi senantiasa berakhir.

Tidak hanya itu, Arief pula tidak mempunyai hak buat diseleksi kembali sebab telah berprofesi selaku pimpinan mahkamah konstitusi sepanjang 2 periode. Hakim yang mendapatkan suara paling banyak hendak langsung mengucap sumpah jabatan sore ini.

Profil Ketua Mahkamah Konstitusi

Anwar Usman lahir di desa Rasabou, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dia ialah anak dari pendamping Usman A. Rahim serta St. Ramlah. Semenjak kecil dia telah terbiasa hidup mandiri.

Karir awal bapak 3 anak ini merupakan selaku guru honorer di Sekolah Dasar Kalibaru, Jakarta tahun 1976. 3 tahun berselang, Anwar dinaikkan jadi calon pegawai negara sipil (CPNS) selaku guru agama islam di SDN Kebon Jeruk.

Ekspedisi karir Anwar tidak sebatas itu, dia dinaikan jadi hakim di Majelis hukum Negara Atambua pada tahun 1989. Dia pula sempat menduduki jabatan selaku hakim agung mulai tahun 1997-2003 setelah itu bersinambung dengan jadi kepala Biro Kepegawaan Mahkamah Agung.

Karir dia terus bergerak dikala ia jadi hakim konstitusi pada 2011. Di kala pergantian pimpinan, Anwar terpilih jadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada 12 Januari 2015. Dia menyelesaikan hingga 2017.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button