Menaker Terbitkan Surat Edaran Minta Perusahaan Patuhi Aturan PPKM Darurat

Baaca.id, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada Sabtu, 3 Juli 2021

Dalam surat edaran itu, Ida menerangkan situasi terkini pandemi Covid-19 beserta dampaknya pada dunia usaha.

“Maka dari itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dan produktif,” kata Ida di laman resmi Kemnaker, Rabu (7/07/2021).

Ida juga meminta kepada para gubernur untuk memberi imbauan kepada pengusaha maupun pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan Surat Edaran Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan yang sudah diterbitkan sebelumnya.

“Kembali kami sampaikan agar perusahaan mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM darurat,” ujar Ida dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, ia meminta perusahaan mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 yaitu memfasilitasi vaksinasi kepada para pekerja. Perusahaan juga diminta untuk menyediakan masker dan perlengkapan seperti hand sanitizer, vitamin, dan suplemen kesehatan secara rutin untuk para pekerja.

“Mereka juga diminta untuk mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan jika sudah memilikinya,” imbuh Ida.

Tak hanya itu, Ida juga mendorong perusahaan untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K2). Hal ini bertujuan untuk menyusun dan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi apabila terjadi situasi darurat.

“Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19,‚ÄĚ tutup Ida.

 

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button