Menko Polhukam Mahfud MD Jelaskan Pemerintah Tak Akan Tunda Pemilu 2024

BAACA.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah pusat tak berencana untuk melakukan penudaan pemilu. Ia menyebut saat ini pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada 2024.

“Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk pemilu presiden dan wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya dilansir dari Republika.co.id, Minggu (20/3).

Mahfud juga menjelaskan terkait rencana rapat pembahasan penundaan yang akan digelar di Balikpapan pada Senin nanti akan dibatalkan. Hal ini agar tak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat perihal isu-isu liar bahwa pemerintah menunda pemilu.

“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap,” ucapnya.

Selain itu, dirinya mengaku tak bisa melarang adanya pembicaraan mengenai penundaan pemilu bertebaran di masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi membuat setiap orang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tapi Ia memastikan pemerintah akan tetap fokus bekerja secara profesional sampai masa jabatan yaitu 2024 mendatang.

“Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,” katanya.

Bola panas isu penundaan Pemilu 2024 terus bergulir kala mendapat dukungan dari para tokoh partai politik. Tokoh tersebut yaitu tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sedangkan di lingkup pemerintahan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Namun hal ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan para ahli. Salah satunya datang dari Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. Ia menjelaskan Pemilu 2024 menjadi penting untuk merealisasi hak warga negara di dalam sistem pemerintahan presidensial. Pasalnya, di dalam sistem pemerintahan presidensial, pemimpin negara hanya bisa diganti melalui proses pemilihan umum (pemilu) atau bila ia melanggar artikel impeachment atau pemberhentian dari jabatan.

“Pemilu menjadi sangat besar nilainya karena presiden tidak bisa dijatuhkan kecuali lewat proses pemilu atau kalau dia melanggar impeachment articles. Dalam sistem presidensial, presiden kukuh hanya bisa dijatuhkan lewat pemilu,” kata Zainal dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, Rabu (16/3/2022).



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button