Menko Polhukam Tegaskan Setop Aktivitas Pinjol Ilegal

Baaca.id, JAKARTA – Penyedia jasa pinjaman online (pinjol) kerap bermunculan saat ini. Kebanyakan menyebabkan keresahan bagi masyarakat.

Karena ketidaknyaman yang ditimbulkan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun meminta kepada para pelaku pinjol ilegal untuk segara menghentikan kegiatan yang disebut tidak sah dari sisi perdata maupun pidana tersebut.

“Ini statement resmi pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal,” tegas Mahfud baru-baru ini.

Mengacu pada sisi hukum perdata ditegaskan, aktivitas pinjol ilegal tidak memenuhi syarat. Sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan.

Karenanya, Mahfud menyatakan, masyarakat yang terlanjut terjerat tidak perlu membayar tagihan kepada para penyedia jasa pinjol. “Kepada yang sudah terlanjur menjadi korban jangan membayar,” tegasnya.

Para pelaku maupun penyedia jasa pinjol ilegal kerap menebar ancaman bahkan dengan ucapan kasar kepada masyarakat yang memutuskan tidak membayar pinjamannya.

Jika terjadi hal tersebut, Mahfud menyarankan untuk melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mendapatkan ancaman maupun ucapan kasar dari penyedia pinjol ilegal.

Pemerintah, kata Mahfud, juga akan menjerat pinjol dengan pasal pidana terhadap aduan kasus pinjol dari masyarakat yang menjadi korban.

Pasal pidana dimaksud seperti pasal 368 KUHP tentang tindakan pemerasan. Kemudian pasal 335 kuhp tentang perbuatan tidak menyenangkan. Adapula UU perlindungan konsumen dan UU ITE pasal 29 dan 32 ayat 2 dan 3.

Mahfud juga memastikan, pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah yang sudah dilakukan kepolisian terkait tindakan hukum yang tidak langsung terkait dengan pinjaman.

“Seperti ancaman kekerasan, ancaman penyebaran foto tidak senonoh, terus sekarang bandar pekerja mulai ditindak,” tegas Mahfud. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button