Mobil Mewah Bupati Enrekang Banjir Kritik: Tak Punya Empati

Baaca.id, ENREKANG – Pemkab Enrekang membeli mobil mewah Marcedes-Benz seri V-260 untuk kendaraan dinas bupati. Mobil seharga Rp1,6 miliar ini pun memicu kontroversi.

Mobil mewah jenis New Marcedes-Benz V-260 dibeli tahun 2021. Banyak pihak menyesalkan kebijakan itu. Karena dilakukan saat masyarakat masih berjuang melawan pandemi.

Kepala Bagian Umum Pemkab Enrekang Umaruddin menjelaskan, alasan pembelian mobil baru karena mobil dinas lama sudah tak layak pakai. Mobil tersebut sudah uzur dan sering rusak.

“Sudah 8 tahun dipakai. Mobil dinas sebelumnya juga sering mengalami rem blong,” katanya.

Pemkab Enrekang mengklaim mobil seri terbaru Marcedez itu sudah sangat layak menjadi mobil dinas bupati. Ia menilai tak ada yang berlebihan dari pembelian itu.

Sementara itu pegiat antikorupsi Enrekang Rahmawati Karim mengatakan, pembelian mobil mewah itu sangat ironis. Karena dilakukan di tengah kondisi pandemi yang masih melanda.

“Pemkab tak punya empati,” ketusnya.

Kata mantan jurnalis ini, saat ini masyarakat sedang didera kesulitan ekonomi. Lalu terjadi refocusing anggaran sejak 2020, sehingga hampir semua sektor mengalami kemunduran.

“Tapi aneh karena pemkab masih bisa beli mobil mewah. Sangat disayangkan. Ini menunjukkan kepemimpinan jauh dari salah satu nilai anti korupsi yakni kesederhanaan,” jelas Rahmawati.

Rahmawati juga menyoroti situasi Enrekang yang masih membutuhkan pembagunan pada sektor sektor vital. Sedangkan pendapatan daerah minim.

Ini sangatlah kontras dengan kondisi fasilitas mewah bagi seorang bupati.
Rahmawati juga mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya fokus membantu rakyat yang terpuruk akibat pandemi.

Bukan justru mengadakan fasilitas mewah yang tidak berpengaruh pada upaya peningkatan kualitas layanan publik. Parahnya lagi sambung dia, insentif tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombah penanganan Covid justru terabaikan.

“Yang seharusnya dapat prioritas peruntukan anggaran. Bukan sebaliknya, menyiapkan fasilitas mewah untuk bupati. Tidak etis bupati gunakan fasilitas sangat mewah sedangkan pendapatan daerah minim dan pembangunan layanan publik belum maksimal. Apalagi situasi Corona membuat rakyat menjerit butuh perhatian pemegang amanah secara maksimal,” katanya.

Menurut Rahmawati, pengadaan fasilitas mewah ini menunjukkan kurangnya empati kemanusiaan dalam menghadapi situasi pandemi yang menyengsarakan rakyat. Bagi rakyat ini tanda tanya besar.

“Ini menunjukkan hilangnya nurani kemanusiaan seorang pemegang amanah,” imbuhnya.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button