Nadiem Makarim Tegaskan Pembubaran BSNP Jamin Mutu Pendidikan

Baaca.id, JAKARTA — Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah diganti dengan membentuk Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan (DPSNP). Hal itu ternyata menimbulkan polemik.

Menanggapi hal tersebut, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan, kebijakannya mengganti BSNP dengan membentuk DPSNP itu untuk menjamin mutu pendidikan.

Pendiri Gojek tersebut menuturkan, ada dua prinsip untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.

‚ÄúPrinsip pertama adalah independensi antara fungsi yang ada di dalam sistem tersebut dan yang kedua adalah partisipasi publik. Ini adalah dua prinsip dasar penjaminan mutu,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/9/2021).

Menurut Nadiem, Dewan Pakar dianggap perlu buat penyusunan standar penyelenggaraan pendidikan, evaluasi dan bagaimana pencapaiannya. Hal itu, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

“Kalau tiga fungsi ini dilakukan oleh satu pihak saja, maka proses dan hasilnya tidak objektif. Maka tiga fungsi ini yang harusnya ada pembagian dan alokasi dari tiga pihak yang berbeda,” ujar dia.

Lanjut dikatakan, pembentukan dewan pakar itu perlu untuk ruang penyerapan aspirasi semua pihak.

“Kebijakan penjaminan mutu, standar, perlu memperhatikan konteks ekosistem pendidikan, ini luar biasa pentingnya. Karena itu, penyusunan standar perlu memanfaatkan aspirasi semua kepentingan, untuk itulah ingin membentuk Dewan Pakar Standar Pendidikan Nasional,” terang dia.

Beberapa waktu sebelumnya, Mantan Ketua Badan Standar Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti menegaskan, sikapnya tetap mempertahankan BSNP tak lain untuk mempertahankan konstitusi.
“Mempertahankan eksistensi BSNP bukanlah untuk mencari sesuap nasi, tetapi untuk menegakkan konstitusi,” tulis Mu’ti pada unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (4/9/2021).

Diketahui, BSNP resmi dibubarkan Mendikbudristek Nadiem Makarim lewat Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek. Keberadaannya digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

Terkait, Mu’ti mengatakan, Permendikbudristek itu adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 62/2021 Pasal 28 (1):
“Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.”
“Perpres itu menjadi dasar Permendikbud Ristek nomor 28/2021 yang di dalamnya memuat pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu, 1 September 2021.

Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 35 (3) disebutkan:
“Standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.”
“Penjelasan pasal 35 (3): “Badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi,” terang Mu’ti.

Sementara badan pengganti BSNP sifatnya tidak mandiri karena digabungkan pada unit kerja Kemendikbudristek. Pada poin itulah banyak yang menganggap bahwa pembubaran BSNP bertentangan dengan UU Sisdiknas. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button