Pastikan Aman, Pemkot Makassar Terapkan Kearsipan Berbasis Digital

Baaca.id, MAKASSAR — Pemkot Makassar tengah mengembangkan kearsipan modern berbasis digital. Sebagai jalan mendukung Makassar Recover.

Berkenaan itu, Dinas Kearsipan Makassar mengelar forum peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan untuk mendukung Makassar Recover, Senin (15/3/2021).

Ketua Tim Transisi Pemkot Makassar, Yusran yang juga sebagai narasumber menyampaikan,
arsip menjadi hal yang penting dalam menjalankan visi misi Pemkot Makassar. Digitalisasi menjadikan Makassar modern dan aman dalam pengarsipan.

“Jadi ingin saya sampaikan bahwa moderasi gedung sangat penting dan dinas kearsipan memiliki peran penting dalam menjaga, menjamin keamanan dan berbasis digital. Jadi fisiknya tetap disimpan dan disimpan di langit juga yang bisa memastikan ketika terjadi bencana aman arsipnya,” kata Yusran.

Yusran menjelaskan bahwa Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dan wakilnya, Fatmawati Rusdi menginginkan peningkatan kemampuan SDM dan kompetensi berbasis digital. Juga tata manajemen berbasis digital dan dokumen di Balaikota Makassar

“Kesiapan SDM, revolusi SDM beliau (Danny) harapkan agar kearsipan pengingkatan, SDM, baik sisi kapasitas, teknis dan kompetensi dan kapasitas kemampuan berbasis digital, itu dinginkan beliau, itu kerja besar dan itu jadi utama,” jelasnya

“Gedung moderen dan berbasis digital dan ini penting sekali dan tata menegemen aset, dokumen penting dan kearsipan itu penting,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kearsipan Makassar, Andi Arfan mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian guna menyelaraskan prioritas program dan kegiatannya. Dengan memperhatikan usulan program dan kegiatannya dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan hasil musrembang, rencana renja dan visi misi Wali Kota.

Juga sebagai bentuk kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pengelolaan arsip guna mendukung Makassar Recover.

“Forum SKPD ini merupakan koordinasi antar pelaku, pembangunan untuk membahas proritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrembang, kecamatan dengan SKPD serta penyelengaraan fasilitas oleh SKPD,” katanya.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah disebutkan bahwa, perlu ditetapkan sebuah tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

“Di mana salah satu cara bagian disebut forum SKPD. Dimana pada forum ini dapat melibatkan multi stakeholder yang bertujuan untuk menentukan proritas kegiatan SKPD,” tegasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button