PD Parkir Makassar Resmi Beralih Status Jadi Perumda

Baaca.id, MAKASSAR — Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Peralihan status badan hukum PD Parkir Makassar diputuskan dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Makassar, Selasa, 22 Juni 2021.

Keputusan ini disepakati oleh sembilan fraksi, yakni PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Indonesia Bangkit, NasDem, PDI Perjuangan, dan PAN. Fraksi PKS,

Hj A Astiah menyampaikan pandangannya bahwa perekonomian masyarakat Makassar pesat, baik roda dua maupun roda empat. Menurutnya dengan kondisi seperti itu, pelayanan parkiran lebih baik harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan.

“Pendirian ini sangat penting, di samping menjadi potensi, menertibkan. Karena parkir di jalan menimbulkan kemacetan,” imbuhnya.

Fraksi Golkar, Andi Suharmika, berharap Perda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Sangat penting untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Fraksi Gerindra, Budi Hastuti, mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Memberikan apresiasi dan dukungan atas Raperda Kota Makassar tersebut.

“Berharap dengan adanya pendirian perusahaan umum daerah berparkiran ini dapat menjadi landasan hukum sistem perparkiran di kota Makassar,” jelasnya.

Dari Fraksi Demokrat, Arifin dg Kulle menyampaikan harapannya, Pemkot Makassar dapat menunjukkan konsistensi terhadap Perda.

Dia berharap Perda ini segera disosialisasikan, untuk meningkatkan kinerja utamanya karena masih banyak parkir liar dan parkir semrawut.

Sementara itu, Fraksi PPP, Hj Muliati mengungkapkan apresiasi dan menyambut baik seluruh kebijakan dan keputusan sektor parkiran.

“Memang sudah sejak dulu harus diperhatika, meminimalisir kawasa-kawasan parkiran, meningkatkan PAD,” bebernya dia.

Lalu, Fraksi Indonesia Bangkit, Hj Kartini, mengaku perda ini dapat menunjang otonom daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Fraksi Nasdem, Ari Azhari mengaku, pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan.

Fraksi PDIP, Galmerya Kondorura, berharap dapat meningkatkan kinerja dan daya saing. Secara khusus, apresiasi dan terima kasih atas kerjasama Pemkot.

Fraksi PAN, Sharuddin Said menambahkan, apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pansus. Perda ini diharapkan menjadi kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan kesejahteraan kota makassar.

Kemudian, Juru Bicara Pansus, William, menyampaikan, tujuan lahirnya Perda, yakni menyelenggarakan pemanfaatan umum, memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah.

Keputusan ini disepakati oleh sembilan fraksi, yakni PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Indonesia Bangkit, NasDem, PDI Perjuangan, dan PAN.

Fraksi PKS, Hj A Astiah menyampaikan pandangannya bahwa perekonomian masyarakat Makassar pesat, baik roda dua maupun roda empat.

Menurutnya dengan kondisi seperti itu, pelayanan parkiran lebih baik harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan.

“Pendirian ini sangat penting, di samping menjadi potensi, menertibkan. Karena parkir di jalan menimbulkan kemacetan,” imbuhnya.

Fraksi Golkar, Andi Suharmika, berharap Perda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Sangat penting untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Fraksi Gerindra, Budi Hastuti, mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Memberikan apresiasi dan dukungan atas Raperda Kota Makassar tersebut.

“Berharap dengan adanya pendirian perusahaan umum daerah berparkiran ini dapat menjadi landasan hukum sistem perparkiran di kota Makassar,” jelasnya.

Dari Fraksi Demokrat, Arifin dg Kulle menyampaikan harapannya, Pemkot Makassar dapat menunjukkan konsistensi terhadap Perda.

Dia berharap Perda ini segera disosialisasikan, untuk meningkatkan kinerja utamanya karena masih banyak parkir liar dan parkir semrawut.

Sementara itu, Fraksi PPP, Hj Muliati mengungkapkan apresiasi dan menyambut baik seluruh kebijakan dan keputusan sektor parkiran.

“Memang sudah sejak dulu harus diperhatika, meminimalisir kawasa-kawasan parkiran, meningkatkan PAD,” bebernya dia.

Lalu, Fraksi Indonesia Bangkit, Hj Kartini, mengaku perda ini dapat menunjang otonom daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Fraksi Nasdem, Ari Azhari mengaku, pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan.

Fraksi PDIP, Galmerya Kondorura, berharap dapat meningkatkan kinerja dan daya saing. Secara khusus, apresiasi dan terima kasih atas kerjasama Pemkot.

Fraksi PAN, Sharuddin Said menambahkan, apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pansus. Perda ini diharapkan menjadi kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan kesejahteraan kota makassar.

Kemudian, Juru Bicara Pansus, William, menyampaikan, tujuan lahirnya Perda, yakni menyelenggarakan pemanfaatan umum, memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button