Pelanggaran SKD CPNS 2021 Terungkap, Kepala BKD Sulsel: Bukan Pemprov yang Melaksanakan

Baaca.id, MAKASSAR – Terungkap, sebanyak 225 peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2021 melakukan pelanggaran. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo baru-baru ini.

Dari ratusan peserta curang tersebut, rupanya ada 75 orang yang tersebar di empat titik lokasi (tilok) mandiri di Sulsel. Yakni 5 peserta di tilok mandiri Enrekang, 62 peserta di Sidenreng Rappang (Sidrap), 4 peserta di Luwu dan 4 peserta di Kumham Sulsel.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi menegaskan, kejadian tersebut merupakan pelaksanaan tes mandiri yang bukan dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel.

Dikatakan, SKD CPNS 2021 yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel itu dipusatkan di Gedung Triple C. Pelaksanaanya diklaim berjalan lancar selama 28 hari dan dipastikan tanpa ada indikasi kecurangan.

“Kejadian di beberapa titik di Sulsel. Tetapi bukan Pemprov yang melaksanakan. Bahwa, alhamdulillah untuk pelaksanaan CPNS di Pemprov Sulsel yang dipusatkan di Triple C, termasuk kita fasilitasi 10 kabupaten/kota semuanya tidak bermasalah,” tegas Imran Jauzi, Sabtu (30/10/2021).

Lanjutnya, BKN IV Makassar menegaskan bahwa kecurangan terjadi bukan di lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel.

Ini juga berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh BKN selama pelaksaan test. “Yang dilaksanakan Pemprov (Sulsel) tidak ada masalah, sudah diklarifikasi teman-teman di BKN Regional IV,” ujar Imran.

Belajar dari pengalaman ini. Untuk seleksi kompetensi bidang (SKB) Pemprov sebagai pelaksanan akan berupaya secara maksimal agar kecurangan tidak terjadi, termasuk dengan menggunakan remote rutserv.

“Kecurangan ini canggih, karena selama ini kita antisipasi adalah perjokian dengan penggunaan alat komunikasi, ternyata yang muncul remote akses jarak jauh. Jadi kita antisipasi hal seperti ini,” sebutnya.

Adapun sikap Pemprov dalam kecurangan pada pelaksanaan SKD tersebut. BKD Sulsel menunggu hasil pengumunan dan keputusan dari BKN. Karena merupakan wilayah BKN sebagai penanggungjawab.

Pemprov Sulsel setuju dengan rencana BKN melakukan penindakan secara tegas bagi yang terlibat. Khusus bagi calon peserta yang terlibat termasuk didiskualifikasi. Tetapi manakala ada PNS yang terlibat, itu merupakan sebuah tindakan yang fatal, karena telah mencoret wajah ASN.

“Jika ada PNS yang terlibat ini luar bisa mencoreng wajah ASN. Apalagi jika ada PNS Pemprov yang terlibat maka sanksi tegas sampai pemecatan sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak MenPANRB pasti akan diterapkan,” tegasnya.(*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button