Pemerintah Bakal Impor Garam

Anggota Komisi IV DPR Tingkatkan Pengawasan

Baaca.id, JAKARTA — Pemerintah tengah menunggu data kebutuhan garam di Indonesia. Terkait rencana melakukan impor salah satu bumbu dapur tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, rencana impor garam itu telah diputuskan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.

Sakti menjelaskan, data terkait kebutuhan garam itu untuk memperoleh informasi kekurangannya, maka itu yang akan di impor. Impor garam yang dilakukan juga sesuai neraca perdagangan, sehingga kebutuhan garam dalam negeri itu bisa terpenuhi.

“Nanti, misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kita menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam undang-undang cipta kerja,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menyatakan, akan mengawasi impor garam yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebijakan itu tidak memberatkan, khusus buat para petambak garam rakyat.

“Kita akan awasi betul, bagaimana impor garam ini tidak berimbas kepada garam konsumsi yang selama ini cukup dipasok oleh garam lokal,” kata Ono.

Dia menambahkan persoalan garam di Indonesia ini tidak kunjung selesai, karena adanya perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan juga KKP.

Seharusnya, lanjut Ono, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya, mana yang bisa dipasok garam lokal dan mana yang industri.

“Impor ini terkait neraca garam, di mana antara Kementerian Perikanan dan Kementerian Perdagangan selalu berbeda,” katanya.

Sebagai negara maritim yang bisa memproduksi garam sendiri, kenyataannya Indonesia masih mengimpor garam dari luar negeri. Kebutuhan impor garam ini pun terus meningkat tiap tahunnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanudin menjelaskan alasan tingginya impor garam Indonesia terus meningkat. Kualitas garam yang dihasilkan petani garam Indonesia menjadi penyebab utamanya.

Sementara itu, kebutuhan garam di Indonesia tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga. Garam juga diperlukan untuk kebutuhan industri. Sebab itu produksi garam rakyat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Sektor industri tidak hanya membutuhkan garam secara utuh. Melainkan membutuhkan kandungan yang terdapat di dalam garam seperti NaCl.

“Jadi memang ada yang butuh garam ini untuk spesifikasi kandungannya. Ini yang membuat garam rakyat kita tidak bisa masuk pasar industri,” tutur dia.

Safri menyebut, bisa saja kualitas garam rakyat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar industri. Namun perlu dilakukan teknologi yang untuk melakukan pemurnian garam.

“Butuh pemurnian agar produksi rakyat kita bisa diserap langsung pasar industri kita 100 persen,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui dibukanya pintu impor garam untuk kebutuhan industri.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi virtual pasca melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Jokowi dan sejumlah menteri, Senin 5 Oktober 2020.

“Presiden setuju bahwa industri-industri yang untuk makanan dan untuk garam industri kita mengimpor langsung, dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata Luhut, Senin (5/10/2020).

Selain garam, ia melanjutkan, Jokowi juga telah memberikan izin kepada pelaku industri pangan untuk mengimpor gula. Namun, Luhut memperingatkan, kewenangan impor garam dan gula ini jangan malah dijadikan permainan oleh para pelaku industri terkait.

Oleh karenanya, Luhut menyatakan, Jokowi telah memberikan mandat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengawasi pergerakan impor garam/gula industri tersebut.

“Yang paling tahu ini Menteri Perindustrian, berapa (sektor) industri yang membutuhkan garam industri, dan berapa jumlah yang mereka butuh. Saya kira itu nanti akan diinvetarisasi oleh pak Agus (Menteri Perindustrian), sehingga publik tahu dan akan mengawasi benar enggak jumlahnya,” tegasnya.

Jika terjadi pelanggaran, Luhut menyebut Kementerian Perindustrian tak akan segan-segan memberi sanksi berupa pencabutan izin impor.

“Jadi misalnya industri kaca dia butuh garam, dia impor. Kalau dia melanggar atau membocorkannya ke market sehingga harga garam turun, ya izinnya dicabut,” ujar Luhut. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button