Pemerintah Wacanakan Pemilu Online, Ahli Sebut Rawan Manipulasi

BAACA.ID, JAKARTA – Wacana untuk melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara online atau e-voting menjadi ramai dibicarakan usai dilontarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate. Ia sendri mengaku ide itu berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukan murni datang dari dirinya.

“Ini baru pembicaraan dengan KPU. Ini kan baru gagasan di KPU. Jadi bukan Menteri Kominfo, ini gagasan KPU. Tapi karena KPU punya agenda digitalisasi pemilihan. Iya saya hadir di sana memberikan penjelasan terkait dengan potret infrastruktur dan kesiapan,” katanya Jumat (25/3).

Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan pemilu online ini sudah dilakukan di beberapa negara lain seperti India dan sebagian Negara Eropa. Apalagi Indonesia dinilai sudah memiliki teknologi informasi dan komunikasi.

“Apabila, KPU ingin meningkatkan layanan pemilihan umum melalui ekosistem digital. Apakah itu, elektronik counting ataupun elektronik voting. Kita, memberikan dukungan dan kita punya potensi untuk melakukannya,” jelasnya.

Tetapi rencana ini menurutnya merupakan keputusan dari pihak KPU, apakah akan menggunakan sistem digital atau tidak. Pihaknya hanya berharap bila dilaksanakan maka harus menjamin keamanan data pemilu saat menggunakan sistem digital.

“Keputusannya ada pada KPU RI. Sampai di level mana mereka ingin memanfaatkan ekosistem digital. Apakah sampai terbatas di eletronik counting atau sampai di eletronik voting itu kewenangan sepenuhnya di KPU. Yang kami harapkan, apabila menggunakan digitalisasi harus dipastikan yang pertama adalah sekuriti sistem yang memadai, teknologi enkripsi yang kuat karena serangan sibernya saat ini begitu tinggi,” ujarnya

Wacana ini sendiri tak begitu saja diterima masyarakat, pro kontra muncul utamanya soal keamanan data warga negara. Serta rawannya penyelewengan ataupun manipulasi bila pemilu online benar-benar dijalankan.

Professor Computer Science dari Universitas Stanford David Dill menilai Pemilu secara online merupakan ide yang berbahaya. Pemilu secara online sangat rentan untuk dimanipulasi.

“Tanpa rasa paranoid, ada banyak alasan untuk dipercaya bahwa orang-orang ingin ikut mempengaruhi hasil pemilu,” katanya

Selain risiko manipulasi dari pihak tertentu, ada pula risiko peretasan yang mengintai. “Seberapa mudahkah meretas sistem yang terkomputerisasi? Tidak terlalu sulit. Seperti yang dapat kita lihat dari berita, ada banyak kasus pencurian data secara besar-besaran dari server web milik pemerintah maupun perusahaan,” katanya.

Apalagi bila menemui masyarakat yang tidak paham teknologi, mereka bisa menjadi ‘pembuka pintu’ bagi para peretas. Ia juga turut menyoroti potensi oknum dari pengembang aplikasi yang rentan ikut memanipulasi hasil suara.

“Ada banyak ancaman lainnya, termasuk pemilih yang tidak ahli soal keamanan komputer (sehingga) mudah tertipu, dan potensi orang dalam yang korup di perusahaan yang memproduksi perangkat lunak untuk pemungutan suara melalui internet,” jelasnya.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button