Pemkab Bulukumba Bentuk UPG, Edy Manaf: Untuk Cegah Gratifikasi

Baaca.id, BULUKUMBA – Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf menekankan kepada ASN dan kepala desa agar menghindari berbagai potensi gratifikasi. Ia menyebut, pemkab telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai filternya.

“Sehingga apabila ada yang mengalami tindakan gratifikasi dapat melaporkan di unit tersebut. Laporan di UPG akan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Edy saat menjadi pembicara dalam sosialisasi tentang Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kamis (7/10/2021).

Sosialisasi juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Bulukumba Hj Sitti Aminah Syam, para Kepala OPD, Kanit Tipidkor Polres Bulukumba Ipda Muhammad Ali dan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bulukumba Raka Aprizki Soeroso.

Hadir pula camat se-Kabupaten Bulukumba. Sementara Lurah, Kepala Desa, serta Kepala Sekolah hadir melalui virtual.

Kepala Inspektorat Bulukumba A Sri Arianti menuturkan bahwa sosialisasi itu bertujuan agar dapat menyamakan persepsi tentang gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan.

Selain itu juga katanya, memiliki tujuan menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mecegah, dan mengatasi situasi-situasi gratifikasi dan benturan kepentingan agar dapat meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan integritas, serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan jujur.

“Benturan kepentingan yang dimaksud adalah situasi di mana pejabat atau pun aparatur memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi profesionalisme pejabat dalam mengebang tugasnya,” ujarnya.

Olehnya itu, potensi adanya benturan kepentingan maupun gratifikasi harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

“Semoga sosialisasi kita hari ini akan menjadi komitmen kita bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkap Sri Arianti.

Sementara, Wabup Andi Edy Manaf mengatakan bahwa kegitan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN dan tata kelola pemerintahan.

Kembali ke Edy Manaf. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif khususnya pada unit-unit pelayanan publik yang rawan akan terjadinya tindakan gratifikasi, di mana saat ini Bupati dan Wabup telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),

Pelayanan yang prima kata Wabup, dapat diwujudkan apabila Pemkab Bulukumba memiliki ASN dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang lebih baik.

“Kami selaku pimpinan, tidak mentolerir adanya pejabat atau ASN yang melakukan tindak pidana korupsi,” ucap Edy Manaf.

Pencegahan korupsi ini, lanjutnya, harus menjadi komitmen bersama pada ASN lingkup Pemkab Bulukumba dan Kepala Desa dengan berupaya sungguh-sungguh melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang.

“Untuk itu saya minta kegiatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai ajang silaturahmi yang muaranya meluruskan cara pandang kita terhadap apa yang namanya gratifikasi,” jelas Edy.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button