Penyuluh Kehutanan Dituntut Terus Tingkatkan Pengetahuan Terkait Perhutanan Sosial

Dinas Kehutanan Sulsel Gelar Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan Lingkup KPH Bulusaraung

Baaca.id, MAROS — Pemerintah tengah menggiatkan program perhutanan sosial. Memaksimalkan program tersebut, perlu menyamakan persepsi antara penyuluh kehutanan dan tim penilai.

Olehnya itu, dalam rangka penilaian angka kredit bagi penyuluh kehutanan Pemprov Sulsel melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan melaksanakan Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan bagi pejabat fungsional penyuluh kehutanan lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulusaraung Kabupaten Maros dan Pangkep.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Proteksi Tanaman Pangan Maros, Senin (8/3/2021 itu juga menyampaikan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan program dan kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021.

Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, Siti Khadijah Munirah Wahid menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021 ini fokus pada kegiatan untuk mendukung program perhutanan sosial.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan”, katanya.

Beberapa paparan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, antara lain terkait Implementasi Kebijakan Penyusunan Programa, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) penyuluh kehutanan

Disampaikan juga Tugas dan Alur Kerja Tim Verifikasi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Lingkup Dinas Kehutanan, Evaluasi Penilaian DUPAK Tahun 2020, serta Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH).

Paparan disampaikan secara bergantian oleh Fungsional Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Tim Penilai Angka Kredit dan Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi. Dalam diskusi ditekankan pentingnya pemahaman tentang sistem dan metode penilaian angka kredit penyuluh kehutanan yang merujuk pada petunjuk teknis penyuluh kehutanan dan angka kreditnya (P.36 Tahun 2015). Secara keseluruhan proses pemaparan materi dan proses diskusi berjalan tertib dan lancar.

Sebelum menutup kegiatan tersebut, Siti Khadijah Munirah Wahid menegaskan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penyuluh harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas.

“Beban dan tanggung jawab penyuluh kehutanan semakin berat karena tugas penyuluh selain dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya, dia juga harus mampu menggerakkan dan meningkat ekonomi masyarakat binaannya melalui berbagai program pembangunan kehutanan,” tegasnya.

Selain itu pula, penyuluh kehutanan harus mempunyai kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang mempunyai kondisi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

“Penyuluh kehutanan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, membuka diri serta mempunyai strategi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sasaran, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial,” tutupnya.

Berkenaan itu, Kepala UPT KPH Bulusaraung, Muhammad Anwar menjelaskan, perencanaan penyuluh kehutanan dalam pembangunan kehutanan perlu dilakukan, khususnya yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yaitu, program perhutanan sosial.

“Program ini membutuhkan pengawalan dari penyuluh agar terus menerus melakukan kegiatan pendampingan kepada para pemegang izin perhutanan sosial untuk dapat meningkatkan kelas Kelompok Usaha Pertanian Sosial (KUPS) mereka”, jelasnya.

Dalam pertemuan teknis tersebut juga dipaparkan beberapa kebijakan tehnis yang digulirkan agar kegiatan penyuluhan kehutanan dapat selaras dengan tujuan dan sasaran program perhutanan sosial.

Pertemuan teknis tersebut dihadiri sekitar 40 peserta yang terdiri dari Anggota Tim Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh penyuluh kehutanan lingkup KPH Bulusaraung dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button