Perda Penetapan Pilkades 2021, Ketua Pansus Ranperda Tunggu Hasil dari Biro Hukum Sulsel

Baaca.id, BONE – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak tahun 2021 tidak lama lagi digelar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Diketahui sebanyak 177 Desa melaksanakan pemilihan pada bulan November 2021 mendatang.

Hanya saja untuk Peraturan Daerah (Perda) tahapan pilkades Kabupaten Bone sampai saat ini belum keluar dan juga disahkan.

Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintahan Desa DPRD Bone, Ade Fery Afrisal saat dihubungi mengatakan untuk penetapan Perda Pemilihan Kepala Desa itu sudah mereka rapatkan di pansus kemarin.

“Sudah dikirim ke Biro Hukum Provinsi Sulsel untuk difasilitasi setelah selesai baru diparipurnakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk tahapan pilkades, ia secara pribadi sebenarnya sudah bisa dilaksanakan jika Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga sudah siap, karena untuk tahapan awal tidak ada yang berubah.

“Masih seperti tahapan yang lama. Untuk perda pilkades tahun ini kami hanya menunggu dari Biro Hukum kapan dikeluarkan,” katanya, Kamis (8/7/2021).

Adapun syarat pendaftaran untuk menjadi calon kepala desa itu tidak ada yang berubah signifikan, terkait domisilinya sudah dihapus oleh pusat.

“Hanya umur dan ijazah para calon kepala desa yang diusulkan sebagian teman-teman pada saat pembahasan dan itu tergantung dari Biro Hukum Provinsi apakah ada perubahan atau masih memakai syarat yang lama.

Wakil Ketua Pansus Ranperda Pemerintahan Desa DPRD Bone H. Kaharuddin juga menambahkan bahwa pengajuan syarat mengenai umur dan ijazah para calon kepala desa itu penting.

“Kita kan tahu bagaimana sebelumnya banyak kepala desa berhadapan dengan hukum, belum lagi SDM yang belum mampu mengelola dana desa secara baik itu semua yang harus dipertimbangkan,” kata H. Kaharuddin.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Bone, Andi Gunadil Ukra mengatakan bahwa perda itu sudah dimasukkan sejak bulan April lalu ke DPRD Bone.

“Tapi sampai sekarang penetapan Perda itu belum ada, kami juga tidak bisa membuat jadwal pemilihan kepala desa harus berdasar dari DPRD. Setelah itu akan dibuat lagi (Perbup) Peraturan Bupati jadi masih banyak yang mau dilalui setelah Perda itu sudah ada,” ungkap Andi Gunadil Ukra.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button