Pinjol Ilegal Bikin Benjol, OJK: Kita Tidak Bisa Hambat 100 Persen

Baaca.id, JAKARTA – Bermula dari terbitnya Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pelaku bisnis pinjaman online (pinjol) pun banyak bermunculan.

Belakangan, justru muncul oknum fintech lending alias pinjol illegal. Jumlahnya pun semakin banyak. Setidaknya selama periode 2020-2021, pihak kepolisian telah mengusut 91 kasus dari 371 laporan terkait kasus pinjol yang telah diterima.

Aksi pinjol ilegal tersebut berujung pemerasan hingga pemaksaan. Bahkan bikin benjol alias membuat pengeluaran justru membengkak.

Hingga pada tahun 2018, OJK bersama 12 kementerian dan lembaga terkait mulai melakukan upaya memberantas bisnis pinjol ilegal tersebut.

“Jadi mereka tidak menyampaikan pendaftaran karena memang sengaja ingin melakukan kejahatan kalau kita lihat ini tindakan-tindakan kriminal,” papar Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing.

Selain itu, para pelaku bisnis pinjol ilegal juga tidak memiliki alamat yang jelas, termasuk nomor kontak yang selalu berganti. Dan ciri terakhir tawaran pinjaman sangatlah mudah hanya dengan fotokopi KTP dan foto diri.

Para calon nasabah pun dijebak dengan bunga fee yang tinggi hingga jangka waktu pembayaran yang pendek. Tidak hanya penipuan, aksi pelaku pinjol ilegal juga tidak segan melakukan pemaksaan kehendak.

“Pertama adalah kita pinjam Rp1 juta yang transfer Rp600 ribu. Nah per hari kemudian bunga harusnya hanya 1 persen per hari, naik jadi 3 persen. Kemudian jangka waktu 90 hari menjadi 30 hari,” beber Tongam.

Pebisinis pinjol ilegal juga selalu meminta agar para nasabah memberikan izin akses data pada gawai. Dengan melihat storage maupun daftar kontak untuk digunakan sebagai alat intimidasi.

“Inilah yang digunakan intimidasi mereka melakukan teror, apabila peminjam tidak memenuhi pinjamannya,” jelas dia.

Di sisi lain, Tongam mengakui bahwa pemberantasan pinjol ilegal saat ini cukup sulit. Sebab, masyarakat yang kerap terpengaruhi dengan tawaran-tawan dari para pelaku bisnis tersebut.

Sementara untuk pemberantasan para pelaku bisnis di tengah kecanggihan teknologi saat ini, OJK bersama kementerian dan lembaga lain mengaku cukup kerepotan dan tak bisa sepenuhnya memberantas pinjol ilegal.

“Kita tidak bisa menghambat secara 100 persen orang untuk tidak berbuat mengirim link, atau menawarkan pinjol. Kita blokir hari ini, nanti sore ganti nama atau buat baru. Apalagi kita indikasikan banyak server dari luar negeri kan saat ini,” ungkapnya.

OJK samaai saat ini telah melakukan pemblokiran sebanyak 3.515 aplikasi maupun website pinjol illegal. Dalam hal ini, turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi. (*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button