PMII Sultra Sebut Pemerintah Daerah Tidak Maksimal dalam Penanganan Gempa Sulbar

BAACA.ID, MAJENE — Tim Tagana Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai, pemerintah daerah terdampak gempa magnitudo di Sulbar tidak maksimal.

Perwakilan Tim Tagana PMII Sultra, Azziz mengungkapkan, sejak tiba sejak dua pekan lalu di Majene, ia belum pernah bertemu dengan pihak pemerintah, termasuk pihak Pemprov Sulbar.

“Sejak kami tiba di Sulbar sejak dua pekan yang lalu, kami bersama tim relawan lainnya lebih awal menyisir di titik pusat gempa di Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Semenjak itu, kami tak pernah bertatap muka dengan pemerintah setempat,” ungkap, Azziz, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, peran pemerintah, baik Pemprov Sulbar, Pemkab Mamuju dan Majene dalam hal penanganan darurat bencana terbilang minim. Tak heran, kata dia, jika beragam keluhan dan kasus bermunculan selama masa tanggap darurat bencana di Sulbar.

“Kami ini sudah sering bertugas melaksanakan tugas kemanusiaan setiap bencana alam. Seperti kondisi bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) maka disana pemerintahnya begitu pro aktif dan bahkan relawan mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas penangangan darurat bencana. Tetapi hal itu tak kami rasakan selama menjadi relawan di Sulbar,” kata Azziz.

Bukan hanya itu, penanganan pengungsi, khususnya warga lanjut usia (lansia), balita, ibu Hamil dan ibu menyusui dalam kondisi memiriskan. Bahkan disebutkan, ada warga yang meninggal dunia di gang pengungsian di Desa Mekkatta.

“Relawan telah bekerja all-out di lapangan justeru lebih menonjol kerjanya. Anehnya, relawan yang membantu korban gempa malah terkesan diabaikan keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini sungguh memalukan,” keluh relawan yang juga mahasiswa asal Sultra ini.

Azziz menambahkan, pemerintah punya kewajiban untuk membangun kembali infrastruktur bangunan yang rusak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” ujarnya.

Perbaikan sarana umum yang rusak bisa dipercepat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kebencanaan. Masa tanggap darurat telah berakhir karena saat ini telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa bumi atau mengalami kerusakan akibat bencana alam. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button