Polwan Polisikan Suaminya soal Zina, Anggota DPR RI Mardani Ali Minta Diusut Tuntas

BAACA.ID – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pihak kepolisian wajib mengusut kasus Briptu Suci Darma. Polwan yang melaporkan suaminya, Damsir Khalik, ke Polda Sumsel atas dugaan penipuan dan zina. Selasa, (10/5/2022).

“Wajib diusut, mesti ada tim yang dibentuk. Boleh jadi ada kejadian serupa di tempat lain,” katanya.

Ia mengatakan Damsir Khalik yang merupakan seorang ASN harusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Apalagi melihat jabatan Damsir sebagai Kasubag Protokol Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

“Mesti ditelusuri di mana lubangnya hingga terjadi kejadian ini. Dokumen kependudukan mestinya akurat. Semua pihak perlu mengambil porsi menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Sebelumnya menurut Suci Darma laporan Ia layangkan karena merasa telah ditipu. Dulu Damsir mengaku masih lajang saat menikahi Polwan berusia 25 tahun tersebut. Namun kemudian, diketahui si suami telah memiliki anak berusia 4 tahun dari hubungan W.

Menurut Suci dirinya sempat diusir oleh selingkuhan suaminya, W. Saat dirinya datang ke Kayu Agung untuk menemui suaminya.

“Aku temui dia (W) bulan puasa kemarin, tapi diusir. Aku temui suami aku di Kayu Agung, dia kabur. Jadi kesabaran aku ini sudah habis,” ujarnya.

Suaminya diketahui bekerja dan tinggal di Kayu Agung dan berjarak sekitar satu jam dari Kota Palembang jika lewat Tol Trans Sumatera. Begitu juga W, wanita yang disebut selingkuhan suaminya di tempat kerja.

“Dia ini (W) staf suami aku di kantor (Setdakab OKI). Mereka sama-sama di sana bekerja, aku datang sama kakak aku ke sana untuk menyelesaikan ini,” katanya.

Baca Juga:

Sementara itu pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, masih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat terkait kasus tersebut. Pemkab OKI memastikan transparan dalam kasus yang kini viral disebut mirip dengan serial web ‘Layangan Putus’ yang mengisahkan drama perselingkuhan.

“Kita sekarang masih menunggu hasil LHP (laporan hasil pemeriksaan) di inspektorat dan tim ad hoc. Intinya kita akan transparan dengan kasus ini dan akan terbuka,” tutur Kabid Pengelolaan dan Komunikasi Publik Diskominfo OKI Adi Yanto seperti dilansir dari detikSumut.

Ia juga mengungkap sikap pimpinan terkait kasus ini. Pihak pemkab menurutnya secara tegas tak akan melindungi jika ada pelanggaran disiplin.

“Pimpinan memastikan tidak ada yang dilindungi dalam hal ini. Yang salah, salah dan semua ada mekanisme di instansi kita,” katanya.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button