Reses Sidang Ketiga DPRD Bone Tuntas, Sekwan: Jika Ada Sisa yang Tidak Sempat Dibagikan ke Peserta Reses, Segera Kembalikan ke Bendahara

Baaca.id, BONE — Kegiatan reses masa sidang ketiga para anggota DPRD Bone di lima daerah pemilihan (dapil) yang berlangsung selama 6 hari telah tuntas.

Sehubungan dengan itu, Sekretaris DPRD (Sekewan) Bone, Andi Alimuddin menyampaikan dan menegaskan bahwa seluruh pertanggungjawaban biaya transportasi peserta reses telah dianggap tuntas terhitung pada Senin (22/11/2021) pukul 00.00 Wita.

“Apabila ada sisa yang tidak sempat dibagikan ke peserta reses agar segera dikembalikan ke bendahara untuk dimasukkan kembali ke rekening bendahara karena dana transportasi ini dibayarkan melalui mekanisme SP2D Ganti Uang,”ujarnya Senin 22/11/2021.

Andi Alimuddin menambahkan, selambat-lambatnya 1×24 jam dana ini akan dikontrakposkan untuk digunakan kembali sebagai persendian kas untuk belanja lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Khusus komponen belanja lainnya seperti makan dan minum, sewa tenda/ruang pertemuan, ATK, dan biaya lainya di luar agar segera dibuatkan pertanggungjawaban yang lengkap dan tuntas,” pesan Andi Alimuddin.

Dia menegaskan, tanda tangan pihak rekanan tidak boleh lain tempat order barang lain rekanan yang dipertanggungjawabkan serta dilengkapi NPWP rekanan cap stempel rekanan.

“Yang lebih penting nomor rekening bank yang aktif karena biaya-biaya ini akan dibayar melalui transaksi non tunai (transfer). Atensi untuk biaya-biaya reses ini harus realistis, akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan dengan kredibel,” katanya.

Komponen biaya reses yang tercantum dalam DPA adalah pagu tertinggi dan tidak boleh melebihi anggaran yang ada.

“Namun boleh dibawahnya dan sisanya nanti tetap tinggal di rekening bendahara untuk dikembalikan ke kas daerah karena komponen biaya-biaya reses ini dibayarkan melalui mekanisme SP2D Tambahan Uang,” ungkap Andi Alimuddin.

Selanjutnya terkait harga satuannya diperhitungkan PPN/PPH/Non Pajak Negara didalamnya sesuai surat tugas dan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD) kiranya dapat dituntaskan.

“Dan selesai ditandatangani pejabat locus setempat agar dapat dibayarkan tepat waktu dan dibayar sesuai jumlah hari pelaksanaan reses dan selanjutnya hal-hal teknis lainnya agar konsultasi dengan PPTK,” tutup Andi Alimuddin. (farhan)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button