Sekprov Sulsel Tekankan Penanganan Kemiskinan Harus Komprehensif, Terpadu dan Berkesinambungan

Baaca.id, MAKASSAR — Kemiskinan telah menjadi persoalan yang sangat kompleks dan bersifat multisektor. Penanganannya membutuhkan komitmen yang kuat.

“Mengenai kemiskinan kompleksitasnya memang sangat tinggi, sangat urgent dan sangat penting,” kata Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani saat membuka rapat koordinasi (Rakor) program penanganan fakir miskin Tahun 2021, Kamis (8/4/2021).

Pada rakor yang berlangsung di Condotel Hotel itu pula ia mengungkapkan, komitmen leaders (pemimpin) sangat dibutuhkan. Mengingat pentingnya arah kebijakan dalam penanganan fakir miskin.

Menurut Abdul Hayat, upaya penanganan kemiskinan itu harus dilakukan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Di Sulsel, lanjutnya, program-program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra dan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Dan sekarang ini telah bertransformasi menjadi program sembako,” ungkapnya.

Disebutkan, program-program tersebut bisa berjalan berkat adanya sinergisi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Program semacam itu diharapkan bisa tetap terjadi di masa-masa yang akan datang.

“Semoga program sembako ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena manfaat yang dirasakan dari program sembako ini lebih kepada pemenuhan nutrisi/gizi yang lebih seimbang dan variatif,” harapnya.

Ia juga mengingatkan, dalam pelaksanaan program sembako pihak Himbara melalui agen penyalur perlu mendapat perhatian khusus dalam menyalurkan bantuan sosial. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, tanpa monitoring dari Dinas Sosial. Untuk itu, tim koordinasi harus mampu mengendalikan penyaluran dan memastikan ketepatan jumlah, kualitas dan sasaran penerima bantuan sosial pangan, dan tentu ini dapat dilakukan dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara seluruh stakeholder terkait.

“Verifikasi dan validasi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Koordinasi juga harus terus dilakukan mulai tingkat bawah, dan secara berjenjang sampai pada tingkat paling atas,” tegasnya.

Untuk diketahui, rakor tersebut mengangkat tema Perkuat Sinergitas, Tingkatkan Evektivitas Penanganan Fakir Miskin di Sulawesi Selatan.

Turut hadir di rakor yang diagendakan 7-9 April itu, Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel, Muhammad Hasan Ambarala. Juga sejumlah kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sekkab/sekkot dan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se-Sulsel. (*)

Related Articles

Back to top button