Apa Sanksi Jika Dua Anak Soeharto Ogah Bayar Utang Negara? Ketua Satgas BLBI: Nanti Kita Lihat Lagi

Baaca.id, JAKARTA – Dua anak mantan presiden RI, Soeharto telah memenuhi panggilan Satgas Penanganan Hak tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Dua anak penguasa orde baru itu, yakni Siti Hardianti Rukmana yang lebih dikenal dengan sapaan Mbak Tutut dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Mereka masuk dalam daftar pemanggilan Satgas BLBI lantaran tercatat berutang kepada negara dalam jumlah yang tak sedikit.

Merujuk surat penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN-375/PUPNC.10.05/2009, Tommy Soeharto bersama rekannya Ronny Hendrarto memiliki utang atas nama PT Timor Putra Nasional sekitar Rp2,6 triliun.

Sementara Mbak Tutut Soeharto juga terdata pernah mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan PT Citra Bhakti Margatama Persada. Jika ditotal, jumlah utangnya mencapai Rp770,5 miliar.

Ketua pelaksana Satgas BLBI, Rionald Silaban menjelaskan, kedua anak dari presiden kedua Indonesia ini telah memenuhi panggilan Satgas BLBI. Namun mereka tidak datang sendiri melainkan dengan mengutus kuasa hukum.

“Memang nama tersebut sudah ada panggilan dan sudah ada kuasanya,” kata Rionald yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan itu, Rabu (27/10/2021).

Dalam pertemuan dengan kuasa hukum Tutut dan Tommy Soeharto, Satgas BLBI telah menjelaskan jumlah utang yang harus dibayarkan masing-masing kepada negara.

Bila setelah hal ini disampaikan tidak ada itikad baik, maka Satgas BLBI akan melakukan penindakan.

“Manakala tidak dapat sukarela, bisa dilakukan dari tindakan. Tapi nanti kita lihat lagi,” kata Rio.

Terkait, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MDmenyampaikan, tidak ingin ada tawar-menawar dengan obligor dan debitur terkait pengembalian aset negara BLBI.

Mahfud MD yang juga ketua pengarah Satgas BLBI itu menegaskan, Satgas BLBI bakal bertindak tegas dalam menangani masalah tersebut.

“Kita akan bertindak, karena sejak dulu, kalau kita tidak bertindak, selalu terjadi tawar-menawar. Waktu tawar-menawar ini enggak jelas. Kita ini akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, setelah melakukan pemanggilan, respons para obligor pun bermacam-macam. Ada yang mengakui bahwa memiliki utang, ada yang menyatakan tidak punya utang, bahkan ada yang mengakui memiliki utang, tapi jumlahnya berbeda.

“Nah, kita akan selesaikan semuanya, yang ngaku tidak punya utang, tapi kita punya bukti, nanti kita tempuh jalur hukum,” ungkapnya.
(*)



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button