Sudah Habiskan Puluhan Miliar, Proyek PLTG di Wajo Jalan di Tempat

Baaca.id, SENGKANG – Pengelolaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang digulirkan sejak 2013 di Kabupaten Wajo kembali dipertanyakan banyak pihak. Hingga kini progres proyek tersebut belum terlihat sama sekali.

BUMD yang menaungi PLTG telah tiga kali mengalami pergantian direksi. Dari tiga periode ini, belum satupun yang menunjukkan kemajuan penting.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) ditarget menelan 20 juta dolar AS atau setara dengan Rp240 miliar. Proyek ini akan dibangun di Desa Patila Kecamatan Pammana.

PLTG tersebut akan menghasilkan listrik 20 megawatt. Jika proyek itu berjalan mulus, maka Kabupaten Wajo akan segera mewujudkan gas murah melalui “city gas” untuk masyarakat sebanyak 4.712 sambungan KK.

Namun proyek itu belum jelas hingga sekarang. Pengelolaanya dianggap masih berpolemik dengan adanya dua surat izin prinsip yang terbit atau keluar untuk pembangunan PLTG Wajo.

Izin Lokasi pembangunan pembangkit listrik 20 MW oleh PT Makmur Mandiri Langgeng No:640/394/Set tertanggal 05 Mei 2012 kemudian mengeluarkan surat izin prinsip untuk PT Humpus Wajo Energi No : 506 Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013.

Surat izin yang pertama dikeluarkan Bupati Wajo, sesuai dengan prosedur karena ini yang dijadikan dasar untuk pengusulan pekerjaan sebagai mitra kerja BUMD Wajo. Maka proyek tersebut dikerjasamakan dengan PT Makmur Mandiri Langgeng dari Jakarta.

BUMD PT Wajo Energi jaya menggunakan surat izin prinsip tersebut untuk dipakai mencari mitra sebagai investor dalam pembangunan proyek PLTG Wajo. Maka pihak BUMD menunjuk PT Makmur Mandiri Langgeng dari Jakarta sebagai investor tunggal dalam proyek tersebut berdasarkan surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo saat itu.

Kemudian Bupati Wajo saat itu kembali mengeluarkan surat izin prinsip atau izin lokasi pembangunan PLTG Wajo kepada PT Humpus yang diterima pihak PT Humpus pada tanggal 29 Oktober 2013, sebelum rapat permohonan izin prinsip dibahas di BUMD yang melibatkan Pemda Wajo.

Dan pada tahun 2021 Kabupaten Wajo kembali mendapatkan sambungan jaringan gas rumah tangga (Jargas) city gas sebanyak 5.750 sambungan untuk dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanasitolo.

Rencananya dalam pembahasan perubahan dengan pihak Kementerian ESDM akan ada penambahan sebanyak 1.000 sambungan dan rencana tambahan untuk tahun berikutnya sebanyak 5.300 sambungan.

Terkait hal tersebut lembaga LP2HAM Kabupaten Wajo, Rusdianto menilai kalau sejauh pihak BUMD Wajo belum memberikan nilai positif yang begitu berarti. Padahal sejauh ini suntikan anggaran yang diberikan dinilai sudah lumayan banyak.

“Sudah miliaran rupiah dana penyertaan yang disuntik. Bahkan perusahaan badan usaha milik daerah tersebut juga dianggap belum bisa mendapatkan pengelolaan pemanfaatan sambungan jaringan gas rumah tangga (City Gas) untuk dikelola secara mandiri oleh BUMD Wajo,” katanya.

Seharusnya pihak Pemkab ataupun BUMD Wajo bisa memberikan kejelasan atau kepastian untuk pengelolaan gas tersebut. Agar bisa memberikan kontribusi yang berarti masyarakat Wajo.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button