Tekankan Perwujudan Sila Kelima Pancasila, Andi Sudirman Harap Daerah Terpencil Lebih Diperhatikan

Baaca.id, MAKASSAR — Rombongan staf dan tenaga ahli Komite III DPD RI berkunjung sekaligus melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan jajarannya di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/2021).

Andi Sudirman Sulaiman berharap, kunjungan dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai RUU usul inisiatif DPD RI tersebut menjadi pemicu peningkatan pembangunan dan pengembangan di semua sektor.

Selanjutnya, unit satuan kerja perangkat daerah dimintanya memberi penjelasan sebagai masukan kepada tim kerja Komite III DPD RI, yang nantinya dapat dikaji secara bijak dan seksama.

“Kami di Provinsi Sulsel, tentu kami mendukung. DPD selaku senator, bagaimana membawakan beberapa bahan-bahan dari daerah. Ini penting sekali dengan ada penguatan seperti ini, bahwa kami juga tentu merasa ada yang membawakan. Terkhusus fokusnya adalah bagaimana perimbangan pembangunan yang ada di Sulsel,” kata Andi Sudirman.

Lanjut ia menuturkan, segala bentuk masukan diperlukan pemerintah pusat. Di Sulsel juga, berbagai wilayah mengaspirasikan terkait perimbangan pemerataan pembangunan berkeadilan, termasuk di pulau-pulau. Sulsel memiliki 300an pulau, dan sekitar 200an berpenghuni.

Penekanannya pada kesempatan ini, yakni pembangunan daerah terpencil sebagai wujud Sila Ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Di mana kerangka-kerangka dari daerah terpencil menjadi suatu bahan untuk pemberlakuan Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini sudah dilaksanakan, maka pelayanan dasar sampai pelosok, misalnya di Papua, Sulsel dan pulau-pulau kecil lainnya, paling tidak pelayanan dasar sudah sampai ke mereka. Kita bersatu membawa keadilan sila ke-5 yang lebih jelas,” terangnya.

Pemprov Sulsel juga berupaya mewujudkan cita-cita tersebut, dengan membangun wilayah terisolir. Termasuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah bawahan. Sebelumya hanya Rp30 miliar, ditingkatkan Rp300 miliar.

“Kami membangun daerah terisolir. Dulunya ditempuh tiga hari tiga malam, sekarang ada yang bisa enam jam. Ada juga beberapa ruas jalan kita buka untuk akses tercepat, dan inilah salah satu bentuk tugas kami, bagaimana melaksanakan sila ke-5 pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk seluruh wilayah di Sulsel,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Plt Gubernur juga mendapatkan buku terkait kinerja DPD RI.

Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni menyampaikan harapan agar pihaknya terus peran lebih sebagai perwakilan daerah. Terdapat 12 kementerian dan lembaga berada dibawah koordinasi Komite III DPD.

“Hari ini kita akan menggalang sebuah Undang-undang yang kita yakini dalam kondisi saat ini sangat kita butuhkan. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, di sinilah kami perlu mendapatkan masukan. Oleh karena itu, rapat kerja kita saat ini menghimpun dan menyusun daftar inventaris masalah yang akan kita catat masuk dalam revisi undang-undang tadi,” ungkapnya.

“Revisi dilakukan karena terjadi inefisiensi dan inefektivitas. Berbicara masalah kesejahteraan sosial bukan hanya pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah karena paling mengerti masalah daerah,” tambahnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat terkait dengan perluasan dan pemerataan layanan penanganan yang mengarah pada layanan yang berkeadilan dan terpenuhinya hak dasar penyandang masalah seperti kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, kebencanaan, keterpencilan dan kekerasan yang adil dan transparan. Juga terkait pemerataan pelayanan pada semua lapisan masyarakat.

“Diharapkan, peningkatan mutu dan relevansi penanganan masalah sosial, hendaknya mengarah pada penanganan yang berbasis masyarakat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memperhatikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial.

Hadir pula Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya; para anggota Komite III yakni Tamsil Linrung, Erlinawati, Rahmiyati Jahja, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Andi Nirwana, Herlina Murib, Yance Samonsabra; juga kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel; para ketua lembaga sosial; Civitas Akademika Universitas Islam Negeri. (*)

Related Articles

Back to top button