Tidak Ada Hukuman Mati untuk Koruptor dalam RUU KUHP

Baaca.id, JAKARTA – Dalam draft RUU KUHP, pelaku tindak pidana korupsi tidak akan mendapatkan ancaman hukuman mati.

Wakil Ketua DPR RI, Arsul Sani menjelaskan, “Di RUU KUHP ada bab tindak pidana khusus. Maka sejumlah pasal yang ada dalam UU sektoral, yang dianggap dinilai para ahli hukum pidana yang menjadi tim ahli di pembahasan tersebut sebagai core crime dari tindak pidana itu diambil,” jelas Arsul Sani, Selasa (8/6/2021) di lobi Gedung Nusantara III DPR MPR Senayan Jakarta seperti yang dikutip dari okezone.com.

Arsul Sani mengungkapkan para koruptor dapat tetap dijerat sanksi hukuman pidana mati dengan memberlakukan UU sektoral lainnya. Artinya, pemberlakuan hukuman mati pada koruptor tidak selalu mengacu pada RUU KUHP.

Ia mengungkapkan, para pelaku korupsi tetap bisa dijerat hukuman pidana mati dengan memberlakukan UU sektoral lainnya. Artinya, ancaman hukuman mati pada koruptor tidak harus selalu mengacu RUU KUHP.

“Tetapi pasal-pasal lainnya, seperti dalam tindak pidana korupsi, pasal korupsi ketika bencana alam tetap berlaku. Jadi meskipun itu tidak masuk dalam KUHP namun karena itu ada di dalam UU Tipikor ya bisa dikenakan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam RUU KUHP berbagai peraturan perundang-undangan dikodifikasi menjadi satu kitab, salah satunya UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam RUU KUHP tersebut, ancaman hukuman pidana pelaku korupsi turun, dari minimal 4 tahun penjara, menjadi minimal 2 tahun penjara.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor saat ini, ancaman ke koruptor minimal 4 tahun penjara.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun, dalam draft Pasal 603 RUU KUHP ancamannya malah turun menjadi minimal 1 tahun penajara. Bunyinya:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Sedangkan ancaman minimal untuk Pasal 3 UU Tipikor naik dari minimal 1 tahun menjadi 2 tahun penjara. Berikut bunyi Pasal 3 UU Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal di atas direvisi menjadi Pasal 604. Bunyinya:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Dari berbagai pasal di atas, tidak ada perbuatan korupsi yang dipidana hukuman mati. Ancaman pidana mati hanya terdapat pada kasus:

1. Pelaku makar terhadap Presiden/Wapres
2. Pelaku makar terhadap NKRI.
3. Pengkhianat di kala perang.
4. Pelaku pembunuhan berencana.
5. Perampokan yang menyebabkan korban tewas.
6. Pembajakan pesawat terbang yang mengakibatkan korban tewas, atau pesawat hancur.
7. Pelaku genosida.
8. Pelaku kejahatan HAM.
9. Teroris.
10. Pelaku narkotika.

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button