WALHI Sulsel Beberkan Dampak Aktivitas Tambang PT Vale di Blok Sorowako Lutim

BAACA.ID, MAKASSAR-– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menyampaikan berbagai dampak yang dirasayan masyarakat gegara aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia, di Blok Sorowako, Luwu Timur.

“Kita semua tahu, bahwa PT Vale telah mengeksploitasi sumber daya alam kita di Blok Sorowako selama 53 tahun. Lalu apa yang masyarakat dan daerah dapatkan dari kegiatan tambang PT Vale?,” ungkap, Herli, salah satu perwakilan WALHI, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Kantor DPRD Sulsel, pada Kamis (24/3/2022).

Dalam situs resmi milik WALHI Sulsel, mereka menulis, salah satu dampak dari aktivitas tambang PT Vale Indonesia, yakni hak asasi masyarakat adat dan lokal yang telah dihilangkan, dengan cara menutup akses informasi terkait aktivitas tambang.

“PT Vale Indonesia sejak lama menutup informasi publik kepada masyarakat adat dan lokal di area tambangnya. Maka menurut kami, PT Vale telah mengabaikan hak asasi masyarakat adat dan lokal di area tambang nikel tersebut,” terang Herli.

Dalam pernyataan sikap tersebut, WALHI Sulsel turut menyoroti tentang penggunaan energi kotor batubara untuk produksi nikel PT Vale Indonesia. Hal ini sangat kontras dengan pernyataan dari Presiden PT Vale Indonesia beberapa waktu lalu yang berkomitmen menjaga bumi.

“Faktanya, PT Vale berkontribusi memproduksi emisi yang besar dari penggunaan batubara. Saat ini, 60 persen energi PT Vale untuk memproduksi nikel bersumber dari energi kotor batubara,” terangnya.

Selain itu, PT Vale Indonesia tidak pernah mempublikasikan secara transparan cara, atau treatment yang digunakan dalam pemurnian nikel, dan pengelolaan limbah di air, dan udara.

“Pemerintah dan masyarakat harus tahu secara terang. Sementara resiko Kesehatan dan lingkungan dibebankan kepada negara dan rakyat, menurut kami PT Vale telah menutup informasi yang sangat penting kepada pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Temuan WALHI Sulsel, juga menunjukkan jika PT Vale melakukan kegiatan perusahaan di luar konsesi. WALHI Sulsel menilai, jika kegiatan perusahaan di luar konsesi yang diberikan pemerintah telah melanggar ketentuan negara.

“Di pertemuan rapat dengar pendapat ini, kami minta
DPRD Sulsel mendesak Kepolisian agar menindak pelanggaran KK PT Vale Indonesia,” pungkasnya.

Selaku Staf Departemen Pengorganisasian Rakyat WALHI Sulsel, Herli pun turut membacakan beberapa tuntutan dari WALHI Sulawesi Selatan terkait dengan aktivitas pertambangan PT Vale Indonesia. Diantaranya :

1. Bebaskan Hamrullah, Eka, dan Nimron tanpa syarat.

2. Hentikan seluruh operasi pertambangan dan pengolahan nikel PT Vale di Blok Sorowako.

3. Kembalikan tanah ulayat masyarakat adat Karoensie, Padoe dan lain-lain di Blok Sorowako.

4. Menolak Perpanjangan IUP K PT Vale di Blok Sorowako.

5. Audit kegiatan tambang PT Vale Indonesia di Blok Sorowako, mulai dari audit lingkungan, sosial dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

6. Desak PT Vale bertanggung jawab penuh terhadap pemulihan lingkungan (hutan, danau,
pesisir dan laut) dan hak-hak masyarakat adat – lokal di Sorowako.

7. Penuhi hak-hak dasar masyarakat adat di lingkar tambang PT Vale. Khususnya berikan akses air bersih kepada masyarakat yang tinggal di kampung dongi.

8. Desak Kapolda Sulsel dan Kapolres Lutim untuk menghentikan intimidasi terhadap para
pejuang masyarakat adat di lingkar tambang PT Vale.



Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button