Wawali Nyatakan Ranwal RPJMD Momentun Penting dan Strategis

Dalam Upaya Melakukan Akselerasi Pembangunan

Baaca.id, MAKASSAR — Pimpinan DPRD dan Pemkot Makassar telah membahas hingga menandatangani nota kesepakatan terhadap rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kota Makassar. Melalui rapat paripurna, Rabu (14/4/2021).

Kali ini, pimpinan Pemkot Makassar diwakili Wakil Walikota (Wawali) Makassar Fatmawati Rusdi. Istri mantan Bupati Sidrap, Rusdi Masse itu menuturkan, kesepakatan antara eksekutif dan legilatif itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam setiap tahapan rangkaian hingga penetapan ranperda kelak.

Diharapkan prosesnya berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat menjadi produk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkualitas.

“Oleh karena itu, ranwal RPJMD ini merupakan momentun yang sangat penting dan strategis dalam upaya melakukan akselerasi pembangunan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” jelas Fatmawati.

Olehnya itu pula, Fatmawati mengajak seluruh unsur legislatif maupun yudikatif serta masyarakat menyatukan tekad dan langkah untuk bersama-sama mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2021-2026. Yaitu, percepatan mewujudkan Makassar kota Dunia yang ” Sombere dan Smart City dengan imunitas kuat untuk semua.

Sedangkan misinya yaitu revolusi sumber daya manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota Makassar yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Juga rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua serta restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang ”Sombere dan Smart” City untuk semua.

Terkait, juru bicara (Jubir) DPRD Makassar, HM Yunus mengatakan, setelah ranwal RPJMD itu disepakati, selanjutnya akan melangkah ke tahapan berikutnya. Sesuai pasal 49 ayat (7) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

“Nota kesepakatan bersama ini akan menjadi dasar dalam tahapan berikutnya, yakni konsultasi terhadap konsistensi Perencanaan Nasional dan Daerah melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah,” jelasnya. (efrat)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button